Jumat, 03 Juli 2026

KETIKA SOCRATES BERTANYA

 


Socrates di Era Digital: Kenapa Kita Memuja Kebodohan?

Disunting oleh: Abdul-Jabbar Karim bin Namirudin.

Tulisan ini mencoba memberikan wawasan tentang krisis intelektual dalam kehidupan dunia modern saat ini melalui pemikiran Socrates, seorang filsuf Yunani klasik, yang telah memperingatkan bahaya masyarakat yang lebih memuja hiburan dan kepopuleran dibandingkan kebijakan dan kedalaman pemikiran. Penulis menyoroti bagaimana media sosial dan sosok influencer telah menggantikan peran pemikir sejati, menciptakan ilusi pengetahuan di tengah banjir informasi yang dangkal. Melalui lensa filosofis, kami mengajak kita bersama untuk melatih kesadaran diri dan keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu demi melawan arus kebodohan kolektif. Bahwa kebijaksanaan sejati bermula dari pengakuan atas ketidaktahuan diri sendiri dan komitmen untuk mencari kebenaran di atas zona kenyamanan dan popularitas. Apabila kita dulu pernah mendengar jargon “revolusi mental” sesungguhnya seruan tersebut adalah ajakan untuk melakukan revolusi kesadaran diri pribadi guna memulihkan integritas berpikir jernih dalam dunia yang semakin bising dan dibisingkan oleh para pembising; di dunia di mana suara yang paling keras disalahartikan sebagai yang paling layak diikuti; di mana pengaruh influencer menggantikan kebijaksanaan; dan popularitas menjadi ukuran baru bagi kebenaran. 

Popularitas sebagai Kebenaran

Socrates pernah berjalan di jalanan Athena, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ia mempertanyakan ilusi pengetahuan, kepercayaan diri palsu dari mereka yang meyakini bahwa mereka tahu, padahal sebenarnya tidak. Sang filsuf mengkhawatirkan tentang suatu masa ketika opini yang dikatakan seorang tokoh sosial, terlepas benar atau tidaknya, bila dikatakan dengan lantang maka akan membayangi dan menutupi kebenaran yang sesungguhnya, apalagi ketika massa akan bertepuk tangan dan mengulang kata-kata yang terasa menyenangkan, membanggakan, dan memberikan ilusi pencapaian atas hakikat kebenaran, terlebih bila dibumbui dengan potongan-potongan ayat agama atau tulisan populer yang beredar luas.

Socrates pada jamannya, senantiasa bertanya dengan tujuan untuk membangunkan orang-orang dari tidur intelektual dan akal budinya. Namun di zaman kita masa kini, dibantu dengan kemajuan teknologi tidur itu menjadi semakin lelap dan lebih berwarna menciptakan fatamorgana yang semakin terlihat nyata. Dahulu Socrates mempertanyakannya, tapi kita sekarang kita merayakannya dan turut mempopulerkannya. Lihatlah sekeliling, idola kita bukanlah pemikir, pencipta, atau pencari kebenaran. Mereka yang diidolakan adalah para penghibur, influencer, dan provokator yang menjual cerita, dibungkus sebagai “informasi eksklusif” dan disampaikan secara populer dengan bumbu humor untuk memberikan cita rasa nyaman untuk disimak dan didengarkan. Mereka ini mencari perhatian, bukan pemahaman. Agora Yunani kuno telah berubah menjadi panggung digital media sosial, di mana mata uangnya adalah “suka” (likes), bukan logika, dan besarannya ditentukan oleh jumlah “pengikut” (followers). 

Namun masalahnya bukan hanya ada pada mereka di luar sana. Masalahnya ada di dalam diri kita. Kita tertarik pada tontonan. Kita menghargai kemudahan di atas kerumitan, emosi di atas nalar, citra di atas esensi, popularitas ketimbang pendalaman.

Hal inilah yang diperingatkan oleh Socrates. Ia percaya bahwa bahaya terbesar bagi masyarakat bukanlah ketidaktahuan itu sendiri, melainkan ilusi pengetahuan. Ketika orang berhenti bertanya dan mulai percaya bahwa mereka sudah tahu segalanya, kebijaksanaan dan akal budi pun mati. 

Jarang sekali atau hampir tak pernah lagi kita mendengar seseorang tokoh publik ketika ditanya dan mengaku, "Saya tidak tahu." Di zaman Socrates, kerendahan hati seperti itu adalah tanda kecerdasan. Hari ini, itu dianggap sebagai kelemahan. Kita diajarkan untuk berbicara lebih lantang, bukan untuk berpikir lebih dalam. Kita disuruh memiliki opini tentang segalanya atau bagian dari opini populer yang ada. Adalah tabu untuk mengaku “tidak tahu,” sebab AI akan menjawab segalanya. 

Dalam kehidupan modern di era digital ini kita telah membangun sebuah peradaban yang mengaburkan visibilitas dengan nilai. Semakin banyak orang melihat kita, maka kita dianggap semakin penting, meskipun apa yang kita katakan adalah hal dangkal dan tidak memiliki kedalaman pemikiran. Pemujaan terhadap penampilan inilah yang dilawan oleh Socrates. Ia menantang kaum Sofis Yunani masa itu, yaitu para tokoh, cendekia, atau para guru yang memungut bayaran untuk mengajarkan cara bicara, menyusun bahasa dalam retorika politik dan argumen berbau filsafat untuk tampak cerdas dan memenangkan perdebatan dalam panggung demokrasi Athena. Terdengar akrab dalam situasi masa kini? Kaum Sofis Athena kuno telah terlahir kembali sebagai influencer populer, politisi bersuara lantang, dan para pakar gadungan yang memberikan kurus kilat dengan sertifikat untuk mendapatkan pengakuan publik.

Socrates percaya bahwa ketidaktahuan bisa disembuhkan melalui pertanyaan dan dialog. Namun apa yang terjadi ketika orang tidak lagi ingin disembuhkan, dan cukup punya alasan merasa tahu, karena semua informasi tersedia dalam “big data” masa kini. Kita memiliki akses ke lebih banyak atas segala jenis “informasi” (termasuk dis-informasi dan mis-informasi) daripada generasi mana pun sebelum kita, namun terjadi paradoks, semakin kita tenggelam di dalamnya, semakin sulit kita memahami diri kita sendiri dan terhadap sesama yang lain. 

Pelajaran terbesar Socrates adalah bahwa informasi adalah kebisingan, belum menjadi pengetahuan bila tidak dilandasi kebijaksanaan. Adapun kebijaksanaan dimulai dalam menyadari ketidaktahuan diri sendiri. "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa," kata-kata sederhana namun mendalam itu dimaksudkan untuk menghindarkan kesombongan manusia. Namun dalam kehidupan hari ini, kata-kata itu semakin asing di dunia yang terobsesi dengan kepastian diri. Bayangkan jika para pemimpin dunia kita, pencipta media kita, atau bahkan kita sendiri bisa memiliki kerendahan hati itu lagi. Betapa berbedanya masyarakat kita terlihat? 

Runtuhnya Peradaban

Socrates percaya bahwa sebuah masyarakat hanya bisa berkembang jika warga negaranya mencari kebenaran di atas nikmat sesaat. Ia memperingatkan bahwa ketika orang mulai menghargai kesenangan, status, dan hiburan lebih dari kebijaksanaan dan kebajikan, kemunduran peradaban menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Dan apa yang ia lihat terjadi di Athena kuno kini telah menggejala pada zaman kita. Pahlawan kita bukan lagi para pemikir yang bertanya dan mengajak berpikir dalam, melainkan para penampil dan penghibur yang tangkas mengalihkan perhatian dari keseriusan berpikir menjadi hiburan dan komedi. Kita dibawa hanyut tanpa henti, mencari stimulasi kenyamanan ketimbang refleksi. Dalam satu momen saja, kita bisa menyaksikan tragedi, komedi, dan absurditas yang semuanya bercampur aduk, masing-masing berebut untuk mendapatkan perhatian kita.

Socrates mungkin bertanya kepada kita hari ini, bila kita menerima suatu pesan atau narasi dalam media sosial kita, apakah pesan itu benar-benar mengajak kita berpikir, atau hanya memancing kita sekadar bereaksi? Karena apa yang dianggap sebagai pemikiran dalam budaya modern sering kali hanyalah gema dari opini orang lain. Coba kita lihat WA kita masing-masing, berapa banyak yang kita terima dari kiriman orang lain (“forwarded” atau “dari kamar sebelah”) ketimbang pemikiran asli pengirimnya. Kita mengonsumsi ide layaknya makanan cepat saji: langsung dikunyah, cepat, emosional, dan tanpa dicerna, fenomena FOMO. Namun seperti halnya tubuh yang tak akan tumbuh sehat dengan makanan sampah, junk food, demikian pula pikiran dan akal budi kita. Ketika otak kita dan hanya disuguhi tontonan dan hiburan populer, ia menjadi tumpul, tidak lagi mampu membedakan pengetahuan dari ilusi. 

Di Athena, Socrates berjalan tanpa alas kaki melalui pasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah pemikiran orang: Apa itu keadilan, apa itu kebajikan? Apa itu kehidupan yang baik? Dan beberapa pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Ia bukanlah sekedar berlaku iseng, ini upaya Socrates untuk mengajak orang kembali ke esensi jati diri manusia untuk mengenal dirinya dan pemikirannya sendiri. Bila kita datangkan Socrates berjalan hari ini melalui pasar digital kita, dalam arus media sosial yang dibanjiri komentar-komentar pendek, singkat, tanpa kejelasan dasar argumen yang kuat, apakah ada di antara pemberi komentar yang akan berhenti untuk mendengarkan dan mencoba menjawab pertanyaan Socrates? Justru mereka yang mencoba bertanya dan mengajak berpikir akan dianggap sebagai pengganggu, “sok mikir” dan pertanyaannya akan di-skip, yang tak perlu ditanggapi karena hanya mengganggu ritme instan dalam lomba mencari perhatian. 

Plato, muridnya, mencatat keyakinan Socrates bahwa demokrasi hanya bisa berjalan baik jika warga negaranya dididik dalam kebajikan dan nalar. Tanpa landasan itu, ia memperingatkan bahwa orang akan memilih siapa yang nyaring mengatakan apa yang mereka angan-angankan dan menyenangkan untuk didengar, alih-alih mau mendengar fakta dan kebenaran yang mereka hadapi. Apakah itu terdengar akrab dalam kehidupan politik kita saat kampanye? Karena kita memang sedang hidup dalam skenario wacana publik yang telah berubah menjadi teater, di mana kebenaran kalah bersaing dengan popularitas. Masalahnya bukan pada teknologi informasi atau media digital itu sendiri, melainkan pada sublimasi pesan dan respons psikologis diri kita sendiri. 

Setiap klik, setiap pesan yang masuk dan dibagikan (forward), setiap suka (likes) menjadi reward, memperkuat dorongan emosional kita, —bukan pemikiran rasional kita — untuk ramai-ramai bergabung dengan ribuan followers lainnya. Kita sebagai makhluk sosial dikondisikan untuk mencari validasi dan kebersamaan ketimbang pemahaman, dan teknologi digital memberikan jalan bagi yang mengendalikan narasi untuk mengundang massa menjadi gerombolan biri-biri yang serempak mengiyakan pada tokohnya.

Inilah bagaimana pemujaan terhadap ketidaktahuan dimulai: bukan sebagai pilihan sadar, melainkan sebagai penyerahan diri secara bertahap. Ketika kita berhenti bertanya, maka otomatis kita mulai mengikuti, menjadi pengikut; ketika kita mengikuti tanpa berpikir, kita mulai memuja, taklid, terpengaruh. Socrates menyebut ini sebagai pembusukan moral—momen ketika masyarakat lupa bahwa tujuan hidup bukanlah untuk dihibur atau mencari kenyamanan, melainkan untuk menjadi bijaksana. Namun pembusukan moral ini cerdik bersembunyi di balik ilusi kemajuan dan kehidupan modern. Karena kita memiliki teknologi komunikasi yang lebih akurat, mesin yang lebih pintar, kendaraan yang lebih cepat dan nyaman, dan lebih banyak variasi kenyamanan daripada generasi sebelumnya, maka tanpa sadar bahwa sesungguhnya kita dibawa ke dunia yang lebih sepi, dimana jabat tangan dan temu muka digantikan dengan pixel di layar kaca, dan itu semua menggejala dalam kehidupan sosial masa kini: banyaknya kasus kecemasan, bullying dan kekerasan, dan masyarakat lebih terpecah belah dari masa sebelumnya. 

Bagaimana bisa masyarakat yang tahu begitu banyak tapi begitu sedikit memahami tentang dirinya sendiri? Pikirkan tentang paradoks ini: kita mengikuti dan mungkin bahkan membanggakan si influencer, namun apakah dari mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh menuju suatu kebenaran? Kita mem-forward opini mereka, namun apakah opini tersebut dalam rangka menuju suatu pemahaman yang lebih mendasar? Tanpa sadar kita telah memberikan reward kepada mereka seakan-akan yakin sebagai hal yang tak perlu dipertanyakan lagi, bahkan saat mereka sesungguhnya salah, bahkan lalu terbawa untuk turut mencemooh mereka yang meragukan opini tersebut (padahal justru dari keraguan itu mungkin memberikan jalan menuju pencerahan). 

Jika hidup di jaman kita sekarang Socrates pasti sudah akan di-blokir atau di-unfriend sebelum ia sempat mencapai pengadilan Athena bukan karena korupsi, melainkan karena mengajukan pertanyaan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Pernyataannya bahwa “Hidup yang tidak pernah diuji tidak layak untuk dijalani” merupakan tantangan kepada kita semua. Namun dunia modern dirancang dan dibangun untuk mencegah pengujian tersebut. Hiburan yang streaming terus-menerus telah menjadi filosofi baru, dan kesenangan menjadi kebenaran baru. Orang Yunani kuno memiliki sebuah kata untuk ini: hubris—dalam bahasa kita mungkin sesuai dengan kata “sok tahu” —keangkuhan karena merasa kita tahu lebih baik daripada kebijaksanaan atau kebenaran itu sendiri. Dan sejarah menunjukkan bahwa hubris selalu berakhir dengan cara yang sama: keruntuhan. 

Harapan Adanya Perubahan

Apakah masih ada harapan untuk kembali kepada kebijaksanaan? Bisakah peradaban yang kecanduan kebisingan menemukan kembali keheningan? Keheningan di mana pikiran, refleksi, dan kesadaran diri dilahirkan. Carl Jung pernah berkata bahwa orang akan melakukan apa saja, betapa pun absurdnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Budaya kita adalah perwujudan dari kebenaran itu. Kita mengisi setiap momen kosong dengan konten, scrolling layar HP, main game, atau updating status, karena keheningan terasa seperti tekanan. Kita lebih suka tenggelam dalam gangguan media sosial daripada hening merenung dalam introspeksi. Namun Jung, seperti halnya Socrates, masih percaya bahwa jalan menuju penyembuhan dapat dimulai melalui kesadaran dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa ilusi.

Apa yang membuat Socrates tak lekang oleh waktu bukanlah metodenya, melainkan pola pikirnya. Ia tidak mengklaim memiliki jawaban; ia hanya tahu bahwa mengajukan pertanyaan yang tepat itu lebih baik daripada berpura-pura mengetahui kebenaran. Socrates akan mengingatkan kita bahwa setiap individu tetap memiliki kekuatan untuk melawan arus. Kebijaksanaan tidak dimulai dari suatu institusi melainkan dengan pilihan individu untuk mencari kebenaran daripada kenyamanan. Kita mungkin merasa berat dan tidak bisa mengubah seluruh budaya, tetapi kita bisa mengubah hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Kita bisa memilih untuk mendengarkan lebih serius, untuk berpikir lebih kritis, untuk berbicara lebih sedikit dan memahami lebih banyak. Begitulah cara revolusi kesadaran dimulai: secara diam-diam dari dalam. Bayangkan bagaimana transformasi akan masyarakat terjadi saat orang menghargai kerendahan hati di atas ego, memilih refleksi di atas reaksi, dan menjadi bijaksana daripada menjadi influencer populer. 

Socrates percaya bahwa ketidaktahuan bukan sekadar tidak adanya pengetahuan, melainkan sejenis kebutaan moral—sebuah penolakan untuk melihat. Dan kebutaan ini tidaklah acak; ia dirancang, dipupuk, dan dipelihara oleh kekuatan iblis yang memahami betapa mudahnya manusia bisa dialihkan dan dimanipulasi. Untuk memahami bagaimana masyarakat mulai menjadi pengikut dan memuja orang bodoh, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana kekuasaan bersembunyi dari pandangan mata. Sepanjang sejarah, mereka yang berkuasa selalu mencari kendali dan menemukan suatu formula: lebih mudah untuk memerintah mereka yang terdistraksi daripada memerintah mereka yang bijaksana. Di Athena kuno, kaum Sofis menggunakan retorika untuk mengaburkan logika, mengubah debat menjadi teater dan tontonan. Mereka mematok biaya tinggi untuk mengajarkan persuasi daripada pencarian. Tujuan mereka bukanlah pencerahan, melainkan pengaruh. Mereka mengubah filsafat—yang dulunya adalah pengejaran kebijaksanaan—menjadi bisnis hiburan. 

Seperti hari-hari kita saat ini, semangat yang sama mendominasi media kita, politik kita, dan budaya kita. Kita tidak lagi menjual ide, kita menjual perhatian. Dan perhatian telah menjadi mata uang paling berharga di dunia. Siapa pun yang mengendalikan apa yang dilihat orang, sama halnya dengan mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Itulah peran media. Socrates memahami bahaya ini jauh sebelum algoritma ada. Ia melihat betapa mudahnya pikiran manusia disanjung menuju kepatuhan. Ia memperingatkan bahwa orang lebih menyukai kenyamanan dari kebohongan yang menyenangkan daripada ketidaknyamanan dari kebenaran yang pahit. Socrates tidak pernah memberi tahu orang apa yang harus dipercayai. Ia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar sampai ilusi mereka runtuh di bawah beban mereka sendiri. Itulah senjata Socrates: bukan kemarahan, bukan ideologi, melainkan nalar. 

Ironisnya, di era digital kehidupan modern kita sekarang, tindakan mempertanyakan seperti itu dilihat sebagai pemberontakan. Di dunia dimana kekuasaan menentukan suatu kepastian, si penanya menjadi penyimpang dengan berbagai label (anti-pemerintah, antek-antek asing, ekstrem kiri, ekstrem kanan, kontra revolusi, anti-semitisme, aliran sesat, dan sebagainya). Dan begitulah siklusnya dimulai: pihak yang berkuasa membentuk narasi yang membuat orang tetap terhibur, marah, atau terpecah belah—apa pun asalkan tidak sadar. Massa, yang tertarik oleh emosi dan kehebohan, memberi makan pada sistem yang menipu mereka. Apa yang dulu terjadi di Agora Athena kini terjadi dalam scrolling layar kita. Massa telah mengira kebisingan sebagai pengetahuan, tren populisme sebagai kebenaran, dan emosi sebagai kebebasan.

Friedrich Nietzsche pernah berkata bahwa kegilaan itu jarang terjadi pada individu, namun terbentuk dalam kelompok. Kegilaan kolektif inilah yang dilihat Socrates muncul ketika orang-orang berhenti berpikir untuk diri mereka sendiri. Ketika kerumunan massa menjadi hakim atas kebenaran, kebijaksanaan mati secara perlahan; ia digantikan oleh kebersamaan dalam gerombolan, kemudahan, dan kenyamanan. Pikirkan betapa mudahnya kita dibujuk hari ini oleh slogan, judul berita, atau kemarahan viral, yang bahkan mampu menggoyahkan sebuah rejim pemerintahan. Namun sedikit yang berhenti untuk bertanya: "Apakah ini benar? Apakah ini tepat? Siapa yang diuntungkan dari kejadian ini?" “Lalu apa sesudah ini semua terjadi?”

Socrates menyukai pertanyaan-pertanyaan ini. Ia percaya bahwa jalan menuju kebijaksanaan dimulai dengan keraguan, bukan keraguan sinis, melainkan penyelidikan yang jujur. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak ditemukan dalam kesepakatan, melainkan dalam pengkajian dan pendalaman. Namun inilah rahasia kelam masyarakat modern: sistem ini tidak menginginkan pemikir; ia menginginkan konsumen. Orang yang berpikir sulit untuk dikendalikan; mereka mempertanyakan otoritas, menantang asumsi, dan mencari makna di luar kesenangan materi. Itulah sebabnya pemujaan terhadap ketidaktahuan adalah pelayan terbaik bagi pihak berkuasa. Ketika orang-orang sibuk bersaing memperebutkan perhatian, mereka menjadi teralihkan untuk menyadari apa yang manipulasi diri mereka sendiri. 

Dialektika, adalah penawarnya untuk ini. Ia terlibat dalam dialog bukan untuk menang, melainkan untuk membangunkan. Habermas menyebut sebagai ideal speech. Setiap pertanyaan mengupas lapisan ilusi. Bayangkan jika semangat itu kembali ke sekolah-sekolah kita, percakapan kita, perdebatan politik kita. Bayangkan sebuah budaya di mana ketidaksepakatan bukanlah ancaman, melainkan jalan menuju pemahaman. Alih-alih, kita terjebak dalam "ruang gema" (echo chambers), dikelilingi hanya oleh suara-suara yang setuju dengan pikiran kita. Rasa puas diri dan kenyamanan telah menggantikan rasa ingin tahu dan menghipnotis diri kita sendiri. 

Namun mungkin bagian yang paling tragis dari semua ini adalah kita rancu mengartikan “kebebasan” dengan “pilihan.” Kita percaya dan merasa bebas karena kita dapat membuat pilihan atas apa yang nampak dan yang disodorkan di depan kita. Dalam dunia modern masa kini, pilihan semakin beragam, dan justru itulah menjadi tantangan tersendiri bila kita tidak berhati-hati karena kita bisa memilih di antara pilihan yang tak ada habisnya: berbagai jenis barang konsumsi, merek, opini, ideologi, termasuk agama dan keyakinan spiritual. Dalam situasi seperti ini maka Socrates akan bertanya: jika kalian tidak bisa mengendalikan pikiran kalian sendiri, apakah kalian benar-benar bebas? 

Kebebasan, menurut Socrates, dimulai dari dalam diri pribadi, dalam penguasaan pikiran dan keinginan. Tanpa kebebasan batin itu, kebebasan eksternal tidaklah berarti. Dalam salah satu dialognya, Socrates membandingkan jiwa dengan seorang kusir kereta yang mencoba membimbing dua ekor kuda: satu kuda mulia yang disiplin, dan kuda lainnya liar dan tidak terkendali. Kusir mewakili akal budi, dan kuda-kuda itu adalah keinginan kita. Jika akal budi kehilangan kendali, jiwa akan terseret ke dalam kekacauan. Gambaran sederhana yang diberikan Socrates itu dengan sempurna menggambarkan kehidupan masyarakat kita, teknologi yang kita pakai, impuls kita, dan nafsu konsumtif kita telah menjadi kuda-kuda liar itu. Kita didorong oleh kecepatan, kesenangan, dan kesegeraan instan. Tantangan bagi sang kusir, yakni akal budi, yang kebingungan atau kehilangan kendali. Psikolog Erich Fromm pernah memperingatkan bahwa manusia modern berisiko menjadi "automata"—makhluk yang tampak bebas namun sebenarnya kosong di dalam, mengikuti perintah yang menyamar sebagai keinginan. Ilusi memiliki pilihan menggantikan pengejaran kebenaran. 

Dalam situasi demikian, maka ilusi itulah yang paling ingin dihancurkan oleh Socrates. Menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang berpikir, apakah kita sedang hidup dalam kebebasan atau hanya sekadar bereaksi atas pilihan yang disodorkan kepada kita? Apakah kita membentuk pikiran kita sendiri, atau membiarkannya dibentuk pihak lain untuk kita? Apakah kita terpengaruh, atau berpengaruh? Karena saat kita berhenti bertanya, maka otomatis tanpa terasa kita mulai terpengaruh, menjadi pengikut siapa pun atau apa pun yang kita jadikan pilihan—baik itu tokoh influencer, ideologi, atau narasi palsu—yang menjadi tuhan baru kita. 

Langkah Menuju Perubahan

Pelajaran apa yang ditinggalkan Socrates bagi kita, yang dapat membangunkan pikiran modern dari tidurnya? Bagaimana kebijaksanaan masih bisa lahir kembali di zaman kebisingan, dan bagaimana setiap dari kita dapat membangkitkan kembali kekuatan batin dan kecerdasan akal budi kita yang selama ini telah dijajah oleh narasi yang diajarkan kepada kita melalui berbagai institusi. Socrates mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah atas orang lain, melainkan atas diri sendiri. Ia memahami bahwa kemunduran sebuah masyarakat dimulai saat individu kehilangan keberanian untuk berpikir secara mandiri. Apa yang kita sebut sebagai era informasi, secara paradoks, adalah era ketergantungan: ketergantungan pada opini, validasi, dan otoritas. Kita dikelilingi oleh kebisingan, namun haus akan kebenaran. 

Pesan Socrates yang lebih dalam adalah bahwa kebijaksanaan tidak pernah menghilang dari dunia; ia menghilang dari dalam diri kita ketika kita berhenti mencarinya, saat kita tak lagi mendengar suara batin akal budi diri sendiri. Yaitu ketika manusia merasa cukup puas atas pemujaan terhadap berhala baru: pada tren yang paling heboh, pada judul berita spektakuler, pada tokoh populer yang menjanjikan iming-iming janji kepastian sebagai imbalan dari penyerahan diri kita. 

Socrates menolak untuk menyerahkan pemikirannya, bahkan ketika ia berdiri di hadapan pengadilan Athena, dituduh merusak pikiran kaum muda, ia menolak untuk memohon belas kasihan. "Lebih baik aku mati karena telah berbicara dengan caraku sendiri daripada berbicara dengan cara kalian untuk tetap hidup." Dalam momen itu, ia menunjukkan bahwa integritas pikiran lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Kematiannya bukanlah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pesan, sebuah peringatan bagi semua peradaban masa depan, ketika suatu masyarakat membunuh para filsufnya dan justru merayakan popularitas penghibur, dan perlahan menghancurkan peradabannya. Inilah era kita, berabad-abad kemudian, era modernitas, bertepuk tangan untuk ketidaktahuan sambil menguburkan pemikiran kritis. Dunia modern telah membangun kuil-kuil distraksi, pengalih perhatian, di mana altarnya adalah layar kaca, dan imamatnya terdiri dari mereka yang pandai menghibur massa. 

Namun Socrates tidak berputus asa. Ia mengingatkan kita bahwa setiap era kegelapan adalah sebuah undangan untuk kebangkitan. Kebodohan yang sama dan menerus akan mencapai puncak krisis pada masyarakatnya, dan akan memicu lahirnya pemikiran baru. Berhadapan dengan berbagi dimensi krisis — ekonomi, politik, moralitas, budaya, lingkungan, dan lainnya— orang mulai bertanya, ragu, dan merasa tertipu. Kebijaksanaan selalu merupakan sebuah pemberontakan, sebuah revolusi tenang yang dimulai di dalam jiwa manusia. Generasi penerus berikutnya mulai bertanya pada diri sendiri: "Apakah aku hidup menurut pemahamanku sendiri, atau menurut kebisingan yang mengelilingiku? Apakah aku mencari kebenaran, atau sekadar mencari validasi?" Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengganggu nurani di lubuk hati, awalnya memang tak nyaman, namun kodrat manusiawi senantiasa melahirkan para “Socrates baru” yang merupakan awal dari kebebasan dan kebangkitan. 

Socrates percaya bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu untuk dimiliki, melainkan sesuatu untuk dijalani. Ia menyebutnya arete—keunggulan jiwa. Hidup dengan arete berarti menyelaraskan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita dengan kebenaran, bahkan ketika itu terasa mengganggu dan terasa tak nyaman; karena selama kita takut untuk menghadapi kegelapan hati kita sendiri, maka kita tetaplah terjajah menjadi tawanan—bukan tawanan masyarakat, melainkan oleh kungkungan pikiran kita sendiri. Di zaman kita saat ini, integritas semacam itu adalah hal yang revolusioner. Itu berarti siap berdiri sendirian di dunia yang terbiasa memberikan reward pada konformitas, yang menghendaki orang bersetuju pada pemahaman kebanyakan orang. Para “Socrates baru” yang muncul tanpa ragu teguh pada pendiriannya meskipun dihujat sebagai “aliran sesat yang menyesatkan.” Di situlah letak kekuatan sejati: bukan pada seberapa banyak orang yang setuju dengan kita, melainkan pada seberapa dalam kita memahami pikiran kita sendiri. Karl Jung pernah menulis bahwa hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri kita yang sejati. Socrates akan setuju dengan Jung, bahwa pengenalan diri adalah jalan menuju pembebasan.

Saat kita mulai memahami diri sendiri—akan ketakutan, keinginan, ketidaktahuan, dan ilusi diri kita—maka saat itu kita menjadi kebal terhadap manipulasi. Tidak ada propaganda, tidak ada influencer, tidak ada ideologi yang dapat memperbudak pikiran diri kita sendiri. Itulah sebabnya metode Socratik sangat relevan untuk menghadapi abad ini, menjadi obat penawar racun kehidupan yang kecanduan pada penampilan dan popularitas. Berhadapan dengan tantangan dan keraguan yang akan terus dihadapi, “Dapatkah kebijaksanaan dan kebenaran bertahan di dunia yang memberikan reward pada konformitas, taklid buta, dan kebodohan?” Jawabannya adalah “Ya, mungkin, insya Allah,” jika dan hanya jika, individu-individu pribadi Socrates baru berani memilih untuk melakukan “pertanyaan Socrates” dan memelihara semangat itu tetap menyala di dalam diri mereka. 

Setiap kali kita memilih untuk berefleksi daripada kemarahan, bertafakur dalam keheningan daripada mengikuti kebisingan, mencari kebenaran daripada kenyamanan, maka itu adalah bentuk perlawanan atas budaya kebodohan. Dengan kata lain, generasi ini menjadi “Socrates baru” masa kini. Sejak kemunculannya Socrates tidak pernah menginginkan pengikut, ia hanya menginginkan lahirnya pemikir—orang-orang yang mampu menghadapi kenyataan bahkan saat itu terasa berat dan menyakitkan. Karena kebenaran tidak pernah memperbudak, ia membebaskan; ia mengupas ilusi dan hanya menyisakan apa yang nyata. Dan meskipun itu mungkin awalnya menyakitkan, di sanalah tempat kelahiran kebijaksanaan, kedamaian, dan keaslian. 

Jadi, obat penawar bagi pemujaan terhadap tokoh-tokoh bodoh yang berkuasa bukanlah dalam bentuk kemarahan atau sinisme, melainkan kebangkitan dalam diri; sebuah revolusi kesadaran yang tenang, kembali ke dialog batin—dialog yang sama yang dimulai Socrates ribuan tahun yang lalu. Saat kita berani bertanya pada diri sendiri apa yang benar, maka kita melangkah keluar dari kerumunan massa dan masuk ke dalam cahaya batin kita sendiri. Dan mungkin itulah yang paling dibutuhkan masyarakat modern saat ini: bukan suara lain yang berteriak lebih lantang —dan kemudian hilang ditelan kebisingan yang lebih gegap gempita, — melainkan puluhan, ribuan bahkan jutaan pemikir yang diam-diam terbangun bangkit dari tidur mereka. Ketika “Socrates baru” lahir mengajak banyak pikiran mulai bertanya, maka dengan sendirinya runtuhlah ilusi kenyamanan palsu yang dibangun di atas kebodohan massa. 

Kebenaran, layaknya cahaya, tidak melawan kegelapan; ia hanya mengungkapkannya. Jadi, biarkan kata-kata Socrates bergema sekali lagi melintasi waktu berabad-abad: "Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah dengan mengetahui bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa." Itu bukanlah pengakuan akan kelemahan, melainkan deklarasi kebebasan, titik awal dari kecerdasan yang tulus, kerendahan hati yang membuka pintu menuju pemahaman. Jika Anda, pembaca tulisan ini telah mencapai titik ini, itu berarti Anda tidak puas dengan jawaban dangkal dunia modern yang disodorkan kepada kita. Anda adalah bagian dari segelintir orang yang masih mencari makna di zaman kegilaan ini. Dan untuk itu, Socrates akan menyebut Anda seorang filsuf—bukan seseorang yang mencintai debat, melainkan seseorang yang mencintai kebenaran.

Sebagai pesan penutup, ajukan satu pertanyaan terakhir pada diri sendiri: "Apakah aku hidup dengan kesadaran yang terjaga, ataukah aku terbawa tidur dan yang merasa nyaman di antara para pemimpi?" Jawaban atas pertanyaan itu bisa mengubah segalanya. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bawakan kepada mereka yang mungkin masih terbuai dalam tidurnya. Karena kebijaksanaan menyebar bukan dengan paksaan, melainkan dengan inspirasi. Karena revolusi sejati, seperti yang diajarkan Socrates, tidak dimulai di jalanan, melainkan di dalam pikiran diri kita. Terima kasih telah membaca tulisan ini. Semoga bermanfaat.

(Tulisan ini disadur dan disarikan dari The Psyche: How Our Society Started Worshiping Idiots — Socrates).


Kamis, 11 Juni 2026

Literasi

 


Reduksi Keilmiahan akibat Kepopuleran

Oleh: Abdul Jabbar Karim bin Namirudin.

Banyak artikel sains populer yang berhasil memperkenalkan konsep dasar kepada orang awam, namun layak dipelajar terdapat literatur ilmiah yang secara khusus meneliti keterbatasan, bias, dan kegagalan struktural media populer dalam meningkatkan pengetahuan objektif. Para peneliti sering kali membedakan antara pengetahuan persepsi (apa yang pembaca pikir mereka ketahui) dan pengetahuan objektif (fakta nyata yang benar-benar dipahami dan diingat).

Berikut adalah beberapa pandangan dari beberapa publikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang menguraikan skenario, data, dan kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana membaca artikel populer gagal meningkatkan pengetahuan objektif, atau bahkan menciptakan pemahaman yang semu (palsu).

1. "Illusion of Knowledge" (Ilusi Pengetahuan) dan Media Populer

Fokus utama dalam psikologi media menunjukkan bahwa meskipun teks akademis atau berita layanan publik yang berkualitas tinggi benar-benar meningkatkan pengetahuan aktual, artikel populer yang terlalu disederhanakan, tabloid, atau artikel media sosial sering kali hanya menciptakan "perasaan tahu" tanpa adanya peningkatan pemahaman faktual yang nyata.

Temuan: Penelitian yang melacak berbagai format media menemukan bahwa sementara konsumsi pers yang berkualitas meningkatkan pengetahuan objektif secara nyata, paparan terhadap berita bergaya tabloid dan artikel media sosial populer tidak memiliki korelasi statistik yang signifikan dengan pengetahuan aktual. Sebaliknya, format populer ini hanya meningkatkan pengetahuan persepsi, sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai "ilusi pengetahuan" (Schäfer & Schemer, 2024).

2. Efek Distraksi dari Alat Populerisasi (Misalnya, Humor)

Agar artikel populer menjadi sangat menarik bagi audiens luas, penulis sering kali menggunakan intervensi gaya bahasa seperti humor atau penyederhanaan yang ekstrem. Namun, pengujian empiris menunjukkan bahwa elemen-elemen ini justru dapat menjadi bumerang terhadap metrik edukasi dan pengetahuan yang sebenarnya.

Temuan: Sebuah studi terkontrol secara acak membagi pembaca ke dalam kelompok yang membaca artikel majalah sains populer standar, dan kelompok lain yang membaca versi yang disisipi sisipan humor populer. Studi tersebut menemukan bahwa dimasukkannya elemen populer tersebut tidak menyebabkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam retensi informasi atau pemahaman pembaca. Penulis mencatat bahwa kualitas hiburan dari komunikasi sains populer dapat bertindak sebagai distraksi, menyebabkan subjek ilmiah yang sebenarnya "tenggelam di latar belakang" (Pinto & Riesch, 2015).

3. Miskonsepsi dalam Membaca Mandiri Tanpa Bimbingan

Ketika pembaca mengonsumsi media populer secara mandiri tanpa arahan untuk memahami topik ilmiah yang kompleks, mereka sering kali menyimpulkan kerangka berpikir yang keliru.

Temuan: Meskipun lingkungan pembelajaran mandiri yang terstruktur dan terbimbing berhasil memajukan pemahaman konseptual, membaca teks sains umum secara mandiri tanpa bimbingan tidak memberikan efek statistik yang signifikan terhadap perolehan pengetahuan. Terlebih lagi, mengandalkan pembacaan materi populer atau mandiri tanpa arahan justru menyebabkan peningkatan miskonsepsi yang signifikan secara statistik pada pembaca mengenai subjek ilmiah tersebut (Cukurova et al., 2017).

Dalam literatur komunikasi dan akademik di Indonesia, diskusi mengenai hal ini sangat berfokus pada dilema struktural dari gaya populer tersebut: untuk mencapai tingkat kepopuleran (popularity), esensi aktual dari pengetahuan tersebut sering kali harus dikorbankan secara drastis.

Temuan: Analisis mengenai jurnalistik sains populer menyoroti bahwa ketika mengubah penelitian murni menjadi artikel populer untuk surat kabar atau majalah, teknik penulisan sangat membatasi kompleksitas (misalnya, menjaga kalimat di bawah 20 kata dan menghapus kosakata teknis yang terspesialisasi). Meskipun hal ini menyelesaikan masalah keterbacaan (readability), ia menciptakan masalah sistemik yang serius: upaya untuk mengejar kepopuleran secara inheren dapat mereduksi atau mengurangi keilmiahan ilmu, sehingga meninggalkan pembaca dengan pemahaman yang dangkal atau tidak lengkap mengenai topik tersebut (Dianto, n.d.).

Catatan Reflektif:

Bacaan populer sangat membantu untuk secara cepat membantun rasa ingin tahu dan memberi petunjuk untuk mencari sumber aslinya lebih jauh. Popularitas membuka jendela untuk melihat apa yang ada di dalam ruang pengetahuan itu. Tetapi diperlukan keberanian dan kemauan untuk membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan itu. Baru terbuka kemungkinan untuk menemukan pengetahuan secara lebih lengkap, dan bahkan dengan kecerdasan kritisnya si pembaca dapat menemukan alternatif pemikiran atau menempatkan konteks yang sebelumnya belum pernah ada. Lahirlah pengetahuan baru. Demikian masyarakat menjadi berkembang maju dalam kecerdasan bersama.

Rujukan: 

Cukurova, M., Bennett, J., & Abrahams, I. (2017). Students’ knowledge acquisition and ability to apply knowledge into different science contexts in two different independent learning settings. Research in Science & Technological Education, 36(1), 17–34. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1336709

Dianto, I. (n.d.). Penulisan Ilmiah Murni dan Populer (Teori dan Praktik). Al-Mauizhah.

Pinto, B., & Riesch, H. (2015). Does humor in popular science magazine articles increase information retention and receptiveness in science education? Journal of Science Communication. 

Radetska, S. (2019). Popular scientific literature as a means of popularization of scientific knowledge: linguistic aspects. International Humanitarian University Herald. Philology. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.43.5.33.

Schäfer, S. (2020). Illusion of knowledge through Facebook news? Effects of snack news in a news feed on perceived knowledge, attitude strength, and willingness for discussions. Comput. Hum. Behav., 103, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.031.

Schäfer, S., & Schemer, C. (2024). Informed participation? An investigation of the relationship between exposure to different news channels and participation mediated through actual and perceived knowledge. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1251379



Rabu, 10 Juni 2026

Wawasan Global

 


PUSARAN KONFLIK AS-ISRAEL DAN IRAN


Oleh: Abdul Jabbar Karim bin Namirudin.

Ringkasan

Dalam lanskap politik internasional saat ini, pandangan John Mearsheimer memberikan perspektif yang provokatif mengenai posisi Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, khususnya terkait hubungannya dengan Iran. Mearsheimer berargumen bahwa Iran sebenarnya bukanlah ancaman yang berarti bagi keamanan atau kedaulatan fundamental Amerika Serikat. Secara teori, AS dan Iran dapat mencapai kesepakatan hidup berdampingan atau modus vivendi dengan relatif mudah jika kepentingan nasional murni menjadi satu-satunya pertimbangan. Kesepakatan semacam itu berpotensi mencakup pengayaan nuklir terbatas, pemulihan ekonomi Iran, dan stabilitas keamanan regional yang menguntungkan kedua pihak. Namun, hambatan utama dari normalisasi ini bukanlah ketidakmampuan diplomasi, melainkan pengaruh masif lobi Israel dalam politik domestik AS yang memprioritaskan agenda keamanan Israel di atas kepentingan strategis Amerika sendiri.

Lobi Israel secara sistematis bekerja untuk menghalangi setiap upaya penyelesaian yang membiarkan Iran berada dalam posisi yang kuat, baik secara ekonomi maupun keamanan. Kekuatan lobi ini terbukti sangat stabil dan melintasi berbagai administrasi, mulai dari pemerintahan Joe Biden hingga Donald Trump, meskipun opini publik Amerika mulai bergeser menjadi lebih kritis terhadap kebijakan Israel. Strategi yang digunakan mencakup sabotase militer terhadap sekutu Iran seperti Hezbollah setiap kali diplomasi mulai menunjukkan kemajuan, guna memastikan kesepakatan tidak pernah tercapai. Selain itu, lobi ini memastikan AS tetap terikat secara militer di Timur Tengah dan melindungi tindakan Israel dari tekanan diplomatik internasional, sehingga Washington sering kali mengabaikan tuntutan regional agar Israel menarik diri dari wilayah pendudukan.

Pergeseran ini terjadi di tengah runtuhnya arsitektur keamanan lama di Teluk yang selama ini mengandalkan "payung keamanan" Amerika Serikat. Pangkalan militer AS di kawasan tersebut kini dipandang sebagai magnet serangan rudal dan drone Iran, yang justru membawa risiko bagi negara tuan rumah daripada memberikan perlindungan. Fenomena ini memicu fragmentasi di dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), di mana negara-negara seperti Arab Saudi, Oman, dan Qatar mulai menjauh dari AS dan mencoba membangun hubungan pragmatis dengan Iran melalui pendekatan "Realisme Defensif". Sebagai gantinya, muncul kesadaran akan pentingnya arsitektur keamanan inklusif yang mengedepankan koeksistensi dan integrasi ekonomi sebagai penjamin keamanan guna meningkatkan biaya konflik di masa depan.

Di panggung global, kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia menghadapi dilema strategis terkait konflik ini. Di satu sisi, perang memberikan keuntungan taktis jangka pendek bagi Rusia dalam sektor energi dan pengalihan perhatian militer AS dari Ukraina, sementara Tiongkok diuntungkan oleh pergeseran fokus AS kembali ke Teluk Persia. Namun, di sisi lain, kedua negara tersebut sangat takut akan kemungkinan ekonomi dunia "jatuh dari tebing" jika perang terus berlanjut hingga mengganggu sistem perdagangan internasional secara permanen. Risiko kehancuran ekonomi global ini sebenarnya menjadi insentif kuat bagi hampir seluruh dunia untuk menghentikan perang, kecuali bagi Israel yang tampak tidak terpengaruh oleh risiko tersebut demi mencapai tujuan utamanya: pelemahan total Iran.

Dalam jangka panjang, kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatannya sangat bergantung pada bagaimana ia mengelola institusi internasional dan aliansi strategis. Mearsheimer mencatat bahwa tindakan sepihak dan pengabaian hukum internasional, seperti yang sering ditunjukkan dalam retorika Donald Trump, justru melemahkan pengaruh global Amerika. Sementara AS terlihat semakin menjauh dari lembaga internasional dan sekutu tradisionalnya di kawasan Arab, Tiongkok justru memperkuat posisinya melalui diplomasi multilateral seperti BRICS dan SCO, bahkan mulai menggeser dominasi Petrodolar menjadi Petroyuan dalam perdagangan minyak. Ketidakkonsistenan AS sebagai mitra yang bertanggung jawab, ditambah dengan ketergantungan pada industri persenjataan swasta yang tidak efisien, mulai menunjukkan celah dalam dominasi militer AS saat menghadapi teknologi rudal dan drone modern.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa kebijakan luar negeri yang sembrono tidak secara otomatis menghancurkan fondasi kekuatan material suatu negara. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat tetap memiliki kekayaan ekonomi dan populasi yang menjadikannya kekuatan yang harus diperhitungkan, mirip dengan ketahanannya setelah kekalahan di Vietnam atau Afghanistan. Namun, efektivitas proyeksi kekuatan tersebut di masa depan akan sangat ditentukan oleh apakah Washington dapat kembali fokus pada wilayah strategis yang vital tanpa terjebak dalam konflik yang menguras sumber daya demi kepentingan pihak eksternal. Integrasi ekonomi global pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme pencegah yang mengubah kalkulasi para pemimpin, memaksa mereka untuk menyadari bahwa perdamaian pragmatis jauh lebih menguntungkan daripada kemenangan militer yang melumpuhkan.

***

Masa Depan Hegemoni Amerika: Tekanan Lobi, Tantangan Iran, dan Risiko Ekonomi Global


Posisi Iran dan Lobi Israel

John Mearsheimer berargumen bahwa Iran bukanlah ancaman yang berarti (meaningful threat) bagi Amerika Serikat, dan ketegangan yang ada saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal daripada ancaman keamanan nasional Amerika yang fundamental. Mearsheimer menyatakan secara eksplisit bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan atau kedaulatan Amerika Serikat. Menurut pandangannya, dari perspektif kepentingan nasional murni, sangat masuk akal bagi Amerika Serikat untuk mengupayakan semacam "modus vivendi" atau kesepakatan hidup berdampingan dengan Iran. Jika Israel tidak terlibat dalam dinamika ini, Mearsheimer percaya bahwa Amerika Serikat dan Iran sebenarnya "relatif mudah" dapat mencapai kesepakatan diplomatik dengan.

Argumen Mearsheimer didukung oleh gagasan bahwa penyelesaian yang masuk akal sebenarnya bisa dicapai melalui negosiasi yang saling menguntungkan. Dalam sebuah kesepakatan hipotetis tanpa campur tangan lobi, Iran bisa berada dalam kondisi yang baik dengan:
Memiliki kapasitas pengayaan nuklir yang terbatas.
Pemulihan ekonomi yang signifikan.
Terbentuknya arsitektur keamanan regional yang stabil.
Mengelola pengaturan atas Selat Hormuz.
Bagi Mearsheimer, poin-poin di atas tidak membahayakan Amerika Serikat. 

Mearsheimer memandang tindakan Iran bukan sebagai agresi tanpa alasan, melainkan sebagai upaya perlindungan diri. Ia mencatat bahwa Iran beroperasi dalam dunia yang bersifat "self-help", di mana setiap negara harus melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan keamanan mereka sendiri dan memiliki stabilitas untuk membangun negaranya. Pandangan Iran yang melihat Israel dan Amerika Serikat sebagai negara yang bertindak secara ekstrem (ia menyebut Iran memandang mereka sebagai "negara genosidal") merupakan reaksi dari perspektif atau cara pandang Iran dalam menghadapi konflik di Timur Tengah. Mearsheimer menggunakan istilah ini bukan sebagai penilaian pribadinya, melainkan untuk menguraikan logika strategis di balik keputusan-keputusan Iran untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tegas demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, permusuhan Iran terhadap AS adalah reaksi terhadap situasi keamanan, bukan karena Iran secara inheren ingin menghancurkan Amerika. Pandangan ini dikenal dalam hubungan internasional sebagai “realisme defensif” dimana tidak ada otoritas tertinggi yang dapat melindungi sebuah negara kecuali negara itu sendiri. Dalam lingkungan yang anarkis ini, jika sebuah negara (seperti Iran) merasa bahwa ada musuh-musuh yang mengancam eksistensinya, maka negara tersebut akan merasa wajib melakukan apa pun yang diperlukan demi kepentingan keamanannya sendiri.

Mearsheimer mencatat terjadinya propaganda “demonisasi” (dari kata demon, atau iblis) oleh kedua belah pihak. Selama ini publik Amerika telah dikondisikan untuk percaya bahwa Iran adalah negara yang jahat. Sebaliknya, dari sudut pandang Iran, tindakan-tindakan Israel dan AS di kawasan tersebut dikategorikan sebagai tindakan genosidal yang dibuktikan dengan rangkaian pembunuhan terhadap tokoh-tokoh ilmuwan Iran, termasuk pimpinan militer dan diplomatnya, yang kemudian digunakan oleh Iran untuk membenarkan strategi pertahanan mereka yang keras. Persepsi ini menciptakan kebuntuan diplomatik yang tajam. Jika Iran yakin bahwa mereka sedang menghadapi aktor-aktor yang berniat menghancurkan mereka secara total (genosidal), maka ruang untuk kompromi menjadi sangat sempit. Sebaliknya lobi Israel di AS juga bekerja keras untuk memastikan tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga memperkuat narasi permusuhan eksistensial di kedua belah pihak.

Mearsheimer juga menyiratkan bahwa citra Iran sebagai ancaman global seringkali merupakan hasil dari persepsi yang dikondisikan, terutama oleh lobi Zionis Yahudi maupun Zionis Evenjelin Kristen. Ia menyebutkan bahwa upaya diplomasi publik Iran (melalui video Lego di YouTube) secara efektif menunjukkan kepada publik Amerika bahwa orang Iran "bukanlah jelmaan iblis" (not the devil incarnate) sebagaimana yang dipropagandakan. Ini menunjukkan bahwa narasi "ancaman Iran" sering kali dibesar-besarkan untuk kepentingan politik tertentu di Washington, Yaitu pengaruh lobi Israel di dalam politik domestik AS. Lobi tersebut akan melakukan segala cara untuk menghalangi kesepakatan apa pun antara AS dan Iran. Setiap kali ada kemajuan menuju gencatan senjata atau kesepakatan, tindakan militer seringkali diambil sepihak oleh Israel (seperti serangan Israel terhadap Hezbollah yang didukung Iran selaku gerakan perlawanan terhadap pendudukan Palestina) untuk menyabotase proses diplomasi tersebut. Oleh karena itu, permusuhan yang terus berlanjut bukanlah cerminan dari ancaman nyata Iran terhadap AS, melainkan hasil dari kebijakan AS yang dalam pengaruh kepentingan keamanan Israel, yang pada akhirnya mendikte mengapa Iran tetap teguh pada strategi militernya meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan diplomatik yang besar.

Kuatnya lobi Israel di AS dilakukan melalui AIPAC* (American Israel Public Affairs Committee)  yang memberikan dukungan finansial penuh kepada calon anggota Kongres (parlemen, perwakilan rakyat) yang berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Israel dalam setiap kebijakan politik luar negeri AS. Donasi besar-besaran juga diberikan kepada calon Gubernur, Walikota, bahkan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden AS. Mereka secara terbuka melakukan manuver ini yang dimungkinkan dengan adanya mekanisme “Super PAC” (Super Political Action Committee), selaku komite aksi politik di Amerika Serikat yang dapat mengumpulkan dan menghabiskan dana dalam jumlah tidak terbatas untuk mendukung atau menentang kandidat politik.  Aturan ini berasal dari keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2010. Sistem ini sangat mengubah wajah pemilu AS karena memungkinkan pihak-pihak dengan modal besar, seperti miliarder dan korporasi, untuk menyuntikkan dana kampanye berskala masif.  Banyak tokoh publik (seperti Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, podcaster Tucker Carlson)*  secara terbuka mengkritisi sistem ini sebagai penyebab cacatnya demokrasi di AS. 

Sedemikian kuat pengaruh lobi ini meskipun banyak protes dilakukan dan terjadi perubahan besar dalam opini publik Amerika yang mulai lebih kritis terhadap Israel, pengaruh lobi tetap tak tergoyahkan dan tetap sekuat sebelumnya meskipun mereka sekarang harus mengeluarkan sumber daya yang jauh lebih besar dan menghadapi perlawanan publik yang lebih kuat daripada sebelumnya. Apapun kata publik, kepentingan Israel selalu mendapatkan prioritas dalam kebijakan aktual AS, terutama dalam dukungan militer. Kekuatan lobi ini tidak berkurang saat terjadi pergantian kepemimpinan. 

Mearsheimer mencatat bahwa lobi tersebut sangat berkuasa selama pemerintahan Biden dan tampaknya tetap sangat kuat, atau bahkan berpotensi lebih kuat, di bawah pemerintahan Trump. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lobi tersebut bersifat sistemik dan tidak bergantung pada partai politik yang sedang berkuasa. Lobi Israel ini berhasil memastikan bahwa AS tetap terlibat secara militer di Timur Tengah, dan menghalangi AS untuk tetap mengembangkan ambisi imperialistiknya di kawasan tersebut, karena penarikan mundur dianggap akan membahayakan keamanan Israel yang sangat bergantung pada dukungan AS. Lobi ini juga memastikan bahwa tuntutan internasional atau regional agar Israel menarik diri dari wilayah pendudukan (seperti Gaza, Tepi Barat, atau Lebanon selatan) tidak akan digubris oleh Washington. AS akan terus melindungi Israel dari tekanan diplomatik internasional, di mana AS selalu menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB. Profesor John Mearsheimer menunjukkan bahwa pengaruh lobi Israel ini telah menciptakan hambatan sistematis bagi AS untuk melakukan hubungan yang lebih pragmatis atau damai dengan Iran, yang pada akhirnya berhasil mendikte strategi militer dan diplomatik AS di kawasan Timur Tengah mendukung agenda “Greater Israel” untuk perluasan wilayahnya.

Pergeseran Pendekatan Realisme dari Ofensif menjadi Defensif.

Perubahan arsitektur keamanan di Teluk dan keretakan hubungan antar negara-negara Arab saat ini sedang mengalami pergeseran fundamental yang dipicu oleh konflik. Arsitektur keamanan yang selama ini yang mengandalkan Amerika Serikat (AS) sebagai pelindung utama negara-negara Teluk (GCC) dinilai telah gagal total. Selama ini, negara-negara Teluk mengizinkan pembangunan pangkalan militer AS dengan pemahaman bahwa AS akan memberikan perlindungan keamanan. Namun, dalam konflik terbaru, pangkalan-pangkalan AS tersebut justru menjadi "magnet raksasa" bagi serangan pembalasan Iran dengan rudal hipersonik dan drone yang menyebabkan kerusakan signifikan bagi negara tuan rumah. Akibatnya, AS tidak lagi dipandang sebagai sekutu yang dapat diandalkan, dan hubungan ini telah berubah selamanya.

Situasi juga menjadi lebih rumit ketika Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bersatu. Terjadi keretakan mendalam di antara anggotanya, terutama antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Persaingan dan ketegangan di antara kedua negara ini bahkan disebut lebih dalam daripada ketegangan antara Iran dan UEA. Akibat serangan balasan Iran yang cukup mematikan maka terjadi perpecahan dua blok:
Blok Rekonsiliasi (Saudi, Oman, Qatar, dan terakhir Bahrain bergabung): Arab Saudi kini cenderung menjauhkan diri dari AS dan berupaya membangun modus vivendi atau kesepakatan damai dengan Iran karena mereka tidak memiliki kepentingan dalam permusuhan permanen. Oman juga diprediksi akan bekerja sama dengan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz.
Blok Konfrontasi (UEA, mungkin Kuwait): Sebaliknya, Uni Emirat Arab cenderung terus memperkuat kolaborasi mereka dengan Israel melalui “Abraham Accords”  (membentuk kerjasama dan pengakuan negara Israel) untuk menutupi kegagalan payung keamanan AS. Namun, langkah ini dinilai berisiko tinggi karena menjadikan mereka sebagai "negara garis depan" dalam konflik Israel-Iran.

Dalam situasi krisis dan ancaman serangan balasan Iran yang secara eksplisit ditujukan kepada mereka yang memberikan dukungan terhadap serangan AS-Israel, tumbuh kesadaran baru kegagalan pendekatan keamanan yang bersifat eksklusif (sebagian wilayah dipersiapkan untuk secara ofensif melawan wilayah lainnya), yang Mearsheimer sebutkan sebagai “realisme ofensif.” Sebagai gantinya, muncul dorongan menuju arsitektur keamanan yang lebih inklusif, atau “realisme defensif” dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Koeksistensi dengan Iran: Ada realisasi bahwa jika kekuatan super seperti AS dan negara nuklir seperti Israel tidak mampu menundukkan Iran, maka negara-negara Teluk lainnya tidak memiliki pilihan selain mencari jalan untuk hidup berdampingan (koeksistensi).
Integrasi Ekonomi sebagai Penjamin Keamanan: Strategi baru melibatkan integrasi ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik di masa depan dan mengurangi insentif bagi negara-negara untuk berperang.
Meninggalkan “Pembendungan Paksa”: Kawasan ini mulai bergerak meninggalkan kebijakan pembendungan paksa (coercive containment) terhadap Iran dan lebih memilih stabilitas melalui diplomasi langsung.

Pilihan konfrontasi dengan Iran ini menciptakan risiko keamanan baru bagi negara-negara yang tetap memilih bersekutu erat dengan Israel, seperti UEA. Jika Israel menyerang sekutu Iran (seperti Hezbollah di Lebanon), Iran kemungkinan besar akan membalas dengan menyerang sekutu Israel di kawasan tersebut, yaitu UEA sebagaimana yang sudah dan sedang terjadi.

Posisi Uni Emirat Arab (UEA)

Kerja sama antara Uni Emirat Arab dan Israel meningkat pesat setelah penandatanganan “Abraham Accords” pada September 2020. Sebelum itu, hubungan keduanya sebagian besar bersifat informal dan tertutup. Setelah normalisasi, hubungan berkembang ke bidang ekonomi, teknologi, keamanan, pertahanan, energi, transportasi, hingga pariwisata. UEA mengambil keputusan strategis ini dalam rangka tujuan jangka panjangnya untuk melepas ketergantungan pada minyak dalam ekonominya. Kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bebas (CEPA) yang mulai berlaku pada 2023 yang menghasilkan perdagangan bilateral senilai lebih dari US$3 miliar per tahun untuk sektor-sektor teknologi, logistik, energi, kesehatan, jasa keuangan, pertanian modern, logam mulia, manufaktur canggih, termasuk persenjataan. UEA menyediakan modal investasi, infrastruktur, dan akses pasar regional, sementara Israel memberikan teknologinya.  Banyak perusahaan teknologi Israel membuka kantor atau menjalin kemitraan di Dubai dan Abu Dhabi, mencakup keamanan siber, kota pintar, fintech, dan teknologi energi.  Sejak 2020 ratusan ribu warga Israel mengunjungi UEA, sebaliknya wisatawan Emirat mulai berkunjung ke Israel. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling cepat sebelum perang Gaza 2023 dengan membuka penerbangan langsung antara Dubai, Abu Dhabi, dan Tel Aviv yang juga menjadi simbol paling nyata normalisasi hubungan mereka.

Apa yang Israel Lakukan di Dalam UEA?

Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi geopolitik. Secara umum, aktivitas Israel di UEA dapat dilihat sebagai kerjasama bisnis pada umumnya. Sejumlah perusahaan Israel berinvestasi di UEA untuk menjangkau pasar kawasan Teluk dan ke Asia dalam bidang teknologi tinggi, seperti fintech, cyber security, teknologi kesehatan, agritech, energi, data center, dan pengembangan peranti lunak. Namun yang lebih menarik perhatian para analis geopolitik adalah bidang militer. Menurut berbagai laporan dan studi akademik,* sejak “Abraham Accords”  terjadi peningkatan signifikan dalam transfer teknologi pertahanan, kerja sama industri senjata, pertahanan udara, sistem anti-drone, intelijen dan keamanan regional. * 

Beberapa perusahaan pertahanan Israel telah membuka representasi atau operasi bisnis di UEA, seperti kerja sama antara Israel Aerospace Industries dengan EDGE Group (perusahaan pertahanan milik UEA).* Laporan terbaru menyebut perusahaan Israel di sektor elektro-optik dan pengawasan mulai membangun anak perusahaan di Abu Dhabi untuk penjualan, pemeliharaan, dukungan teknis, dan produksi lokal terbatas.  Argumen para analis yang berpendapat bahwa faktor utama yang mendekatkan Israel dan UEA adalah persepsi ancaman bersama terhadap pengaruh regional Iran. Karena itu kerja sama pertahanan dan industri militer juga berkembang pada pemantauan rudal, keamanan maritim Teluk, pertahanan udara, termasuk intelijen strategis. Bahkan pada 2026 muncul laporan bahwa sistem pertahanan udara Israel dan personel teknis Israel membantu perlindungan terhadap ancaman drone dan rudal Iran di UEA.*

Apa yang Diharapkan UEA dalam Kerja Sama dengan Israel?

Dari perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional, dapat diduga ada tiga alasan utama:
Keamanan: UEA dapat memperoleh teknologi militer canggih, kemampuan teknologi siber, akses ke inovasi pertahanan Israel
Diversifikasi Ekonomi: UEA sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada minyak dalam cadangannya yang relatif terbatas dibandingkan minyak Saudi Arabia atau cadangan gas di Qatar. Sementara Israel menawarkan teknologi tinggi, program start-up, kemampuan AI, keamanan siber yang diperlukan untuk menjadikan Dubai sebagai kota global seperti Singapura, Hong Kong, atau Shenzhen.
Posisi Geopolitik: Kemitraan dengan Israel memperkuat posisi UEA dalam sistem jaringan keamanan Barat, khususnya dengan Amerika Serikat. 

UEA cukup sadar membuat pilihan yang akan menuai kritik dari berbagai pihak di dunia Arab dan Islam. Persaingan figur “dua pangeran” MBZ vs MBS (Muhammad bin Zayed dan Muhammad bin Salman) sudah menjadi pembicaraan umum. Sementara MBZ tidak memasalahkan Palestina dalam “Abraham Accords”, bagi MBS hal ini merupakan pra-syarat mutlak. MBS juga melihat kerja sama militer UEA dianggap memperkuat industri pertahanan Israel dan menjadi pesaing dalam kekuatan militer di antara negara-negara Arab yang selama ini dipegang Saudi. Ditinjau dari perspektif realisme dalam hubungan internasional, UEA cenderung melakukan “realisme ofensif” sementara Saudi Arabia menjalankan “realisme defensif’ atau “realisme struktural.”

Karena itu, John Mearsheimer dan banyak akademisi memandang hubungan UEA–Israel saat ini bukan sekadar normalisasi diplomatik, melainkan bagian dari proses pembentukan arsitektur keamanan dan ekonomi baru di Timur Tengah pasca-2020. Secara keseluruhan, perkembangan geopolitik sekarang menunjukkan bahwa tatanan lama di Teluk telah hilang, digantikan oleh tatanan yang lebih terfragmentasi di mana setiap negara mengejar kepentingan keamanan masing-masing, seringkali dengan mendekati musuh lama mereka, Iran, demi kelangsungan hidup nasional. (lihat tulisan saya sebelumnya “Memahami Hegemoni Global”).

Dilema Tiongkok dan Rusia

Tiongkok dan Rusia melihat konflik geopolitik di Timur Tengah ini sebagai fenomena dua sisi yang memberikan keuntungan strategis jangka pendek, namun di sisi lain mengancam stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi kekuatan mereka. Ini sebuah dilema yang secara cermat perlu direspons secara strategis. Beberapa keuntungan taktis jangka pendek terhadap posisi global mereka antara lain:
Keuntungan Rusia dalam Sektor Energi: Akibat konflik ini, sanksi terhadap penjualan minyak Rusia telah dilonggarkan karena Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk memastikan tersedianya stok pasokan minyak di pasar global guna menjaga stabilitas harga yang berpengaruh pada pebisnis AS yang memiliki ketergantungan pada pasokan minyak.
Pengalihan Perhatian Militer AS: Semakin lama perang berlangsung, semakin sedikit persenjataan yang dapat diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina dan Taiwan. Hal ini secara langsung menguntungkan posisi militer Rusia di medan perang tersebut dan bagi dan Tiongkok dalam menghadapi Taiwan.
Keuntungan Tiongkok dari Perubahan Fokus AS: Tiongkok diuntungkan karena Amerika Serikat terpaksa mengalihkan fokusnya dari Asia kembali ke Teluk Persia, yang memberikan ruang bernapas bagi Tiongkok di wilayah pengaruhnya sendiri dalam kaitan dengan Taiwan.

Meskipun ada keuntungan strategis, kedua negara sangat khawatir terhadap dampak ekonomi yang lebih luas:
Ketakutan akan Kehancuran Ekonomi Global: Baik Tiongkok maupun Rusia merasa sangat terancam oleh kemungkinan ekonomi dunia akan mengalami krisis yang dalam jika perang terus berlanjut. Dampak kerusakan pada ekonomi internasional akan menjadi pukulan bagi pertumbuhan domestik mereka. Profesor Jeffrey Sachs mengingatkan bahwa pada waktu krisis minyak tahun 1973 itu terjadi akibat embargo minyak yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Arab OPEC terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Produksi dan stok minyak berkecukupan, hanya ditutup krannya. Kebijakan ini merupakan pembalasan atas dukungan Barat terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur, yang memicu lonjakan harga minyak global dari $3 menjadi $12 per barel. Situasi akibat perang AS-Israel dengan Iran saat ini berbeda. Akibat pembalasan Iran atas negara-negara Arab sekutu AS penghasil minyak telah terjadi kerusakan parah pada kilang-kilang minyak sehingga menurunkan produksi dan stok minyak yang tersedia. Kalau pun perang usai maka diperlukan waktu 5-7 tahun minimal untuk memperbaiki dan membangun kembali kilang-kilang tersebut agar beroperasi kembali secara normal. Dunia akan mengalami kelangkaan minyak dan memicu kenaikan harga yang berdampak besar terhadap berkurangnya produksi bahan produksi berbasis minyak seperti pupuk urea, amonia dan produk petrokimia lainnya yang berpengaruh pada produksi pertanian dan industri lainnya.
Insentif untuk Menghentikan Perang: Prospek kerusakan ekonomi yang terlalu besar memberikan insentif yang kuat bagi Tiongkok dan Rusia untuk mencoba menghentikan perang ini sesegera mungkin. Mereka menyadari bahwa kehancuran pasar global tidak sebanding dengan keuntungan taktis yang mereka dapatkan dalam jangka pendek. Karena adanya risiko depresi ekonomi global tersebut maka Tiongkok dan Rusia terus melakukan upaya-upaya diplomasi untuk menengahi konflik terus diupayakan, seperti melalui Pakistan yang mencoba melakukan pertemuan untuk gencatan senjata. Tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adanya lobi Israel di AS mempersulit terjadinya perundingan yang efektif hingga saat tulisan ini ditayangkan. Tiongkok juga secara langsung memberikan tekanan pada Iran untuk menyelesaikan perang dan bekerja sama dengan Pakistan sebagai mediator. Namun, Iran tetap memprioritaskan kepentingan keamanannya sendiri ketimbang saran dari Beijing atau Moskow. Meskipun Iran membutuhkan Tiongkok sebagai pembeli minyak utamanya, Tiongkok juga menjadi sangat bergantung pada pasokan minyak dari Iran pada saat pasokan minyak dari negara-negara Arab terputus. Hal ini memberikan Iran posisi tawar dalam menghadapi tekanan diplomatik dari Tiongkok.

Secara ringkas, bagi Tiongkok dan Rusia, perang antara AS-Israel dan Iran ini dapat menjadi peluang untuk melemahkan dominasi AS di kawasan lain, tetapi mereka juga tidak ingin menjadi perang yang berkelanjutan yang dapat menghancurkan sistem ekonomi global yang justru menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi kedua negara ini.

Dampak Perang Terhadap Ekonomi Global

Kerusakan pada ekonomi internasional ini diprediksi akan menjadi sangat besar sehingga dapat menimbulkan masalah serius, tidak hanya bagi stabilitas politik di Amerika Serikat tetapi juga bagi seluruh tatanan ekonomi dunia.
Konflik ini memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan energi global. Amerika Serikat memiliki kepentingan vital untuk memastikan pasokan minyak yang cukup di pasar global guna menstabilkan harga. Dibuktikan, sanksi terhadap penjualan minyak Rusia telah dilonggarkan agar minyak tersebut tetap mengalir ke pasar dunia.

Di lain pihak, risiko kerusakan ekonomi yang parah mungkin menjadi satu-satunya cara untuk memaksa adanya perubahan kebijakan. Mearsheimer berargumen bahwa ketika kerusakan terhadap ekonomi internasional menjadi "terlalu besar," Amerika Serikat mungkin akan terpaksa "menekan Israel dengan sangat keras" untuk mengakhiri sikap keras kepalanya. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi global mungkin akan mengalahkan pertimbangan politik lobi Israel, dikarenakan:
Iran telah menawarkan minyak dengan diskon sekitar 15% hingga 20% kepada Tiongkok selama lebih dari 10-15 tahun terakhir akibat sanksi. Tiongkok telah menjadi sangat bergantung pada pasokan ini, sehingga gangguan pada aliran energi ini akibat perang akan berdampak besar pada ekonomi Tiongkok.

Di sisi lain bagi Tiongkok dan Rusia meskipun dalam jangka pendek mendapatkan keuntungan strategis dari pengalihan perhatian AS, mereka sangat mengkhawatirkan dampak ekonomi jangka panjangnya juga akan berpengaruh terhadap ekonomi domestik mereka. Prospek kehancuran ekonomi global memberikan insentif yang kuat bagi Tiongkok dan Rusia (serta hampir semua negara lain kecuali Israel) untuk mencoba menghentikan perang ini sesegera mungkin. Mereka menyadari bahwa stabilitas ekonomi mereka sangat bergantung pada kesehatan ekonomi internasional yang saat ini terancam oleh konflik tersebut.

Dalam pandangan John Mearsheimer, Israel tampaknya menjadi pengecualian di antara negara-negara dunia yang merasa sangat ketakutan terhadap risiko kehancuran ekonomi global. Alasan utama mengapa Israel tidak menunjukkan ketakutan yang sama atau tetap bersikap keras kepala adalah karena prioritas strategisnya yang sangat berfokus pada pelemahan Iran.
 
Prioritas Menghancurkan Kesepakatan AS-Iran: Mearsheimer menyatakan bahwa Israel dan lobinya di Amerika Serikat akan melakukan upaya luar biasa untuk merusak segala bentuk penyelesaian yang berarti antara AS dan Iran. Bagi Israel, mencegah Iran untuk berada dalam posisi yang menguntungkan—seperti memiliki ekonomi yang pulih atau pengayaan nuklir yang diakui—adalah tujuan yang jauh lebih penting daripada stabilitas ekonomi internasional.
Ketakutan akan Iran yang dalam Kondisi Baik: Dari perspektif Israel, kesepakatan apa pun yang membiarkan Iran pulih secara ekonomi, memiliki arsitektur keamanan regional, atau menguasai Selat Hormuz akan membuat pihak Israel merasa terancam secara eksistensial. Oleh karena itu, mereka lebih memilih situasi konflik yang terus berlanjut daripada melihat Iran bangkit sebagai kekuatan regional yang stabil.
Kesediaan untuk Melakukan Sabotase Militer: Israel menunjukkan pola di mana mereka bersedia menggunakan kekuatan militer untuk menyabotase diplomasi. Mearsheimer mencatat bahwa setiap kali ada langkah menuju gencatan senjata yang berarti, Israel sering kali "melepaskan anjing-anjingnya" pada Hezbollah untuk melanggar gencatan senjata tersebut. Tindakan ini dilakukan secara sengaja untuk memastikan kesepakatan tidak pernah tercapai, terlepas dari konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul akibat perang yang berkepanjangan.
Posisi sebagai "Pengecualian" Global: Mearsheimer secara eksplisit menyebutkan bahwa sementara negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan hampir semua negara lain di planet ini sangat khawatir terhadap kemungkinan ekonomi dunia mengalami depresi, Israel mungkin merupakan satu-satunya pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalkulasi strategis Israel, risiko ekonomi global dianggap sebagai masalah sekunder dibandingkan dengan kepentingan keamanan mereka di kawasan.
Kebandelan yang Membutuhkan Tekanan Eksternal: Karena Israel dianggap tidak akan berhenti atas kemauannya sendiri, Mearsheimer berargumen bahwa pada satu titik, Amerika Serikat akan terpaksa "menekan Israel dengan sangat keras" untuk mengakhiri sikap keras kepalanya. Hal ini hanya akan terjadi jika kerusakan pada ekonomi internasional tidak tertahankan lagi bagi dunia dan berdampak terlalu besar bagi AS. 

Secara ringkas keyakinan strategis Israel bahwa keamanan nasional mereka bergantung pada isolasi dan pelemahan total Iran merupakan tujuan yang mereka anggap layak diperjuangkan meskipun harus mengorbankan stabilitas ekonomi dunia, dengan asumsi bahwa kekacauan ekonomi global justru juga akan berdampak menghancurkan ekonomi Iran. Sementara banyak analis mempertanyakan asumsi ini, bahwa tidak ada satu pun negara yang diuntungkan jika ekonomi dunia benar-benar kacau dan menjadi depresi global, termasuk bagi Israel sendiri yang sangat bergantung kepada dukungan AS.

Berikut adalah beberapa poin mengenai siapa yang terkena dampak dan pengecualian yang disebutkan oleh John Mearsheimer:
Pihak yang Paling Terancam (Tiongkok dan Rusia): Meskipun dalam jangka pendek Tiongkok dan Rusia mendapatkan keuntungan strategis dari krisis di Timur Tengah tersebut (seperti pengalihan perhatian AS dari Ukraina dan Asia), Mearsheimer menegaskan bahwa kehancuran ekonomi global akan memberikan "pukulan yang sangat besar" bagi kedua negara tersebut yang berusaha membangkitkan ekonominya pasca perang.
Ketakutan Global: Mearsheimer menyatakan bahwa hampir setiap negara lain di planet ini merasa sangat takut terhadap kemungkinan ekonomi dunia akan runtuh. Ketakutan inilah yang justru memberikan insentif kuat bagi negara-negara tersebut untuk mencoba menghentikan perang secepat mungkin.
Dampak Politik di AS: Kehancuran ekonomi ini juga diprediksi akan menyebabkan masalah besar bagi posisi politik Donald Trump dan pendukungnya akibat kekacauan ekonomi di dalam negeri yang dirasakan oleh seluruh rakyat AS.

Kesimpulan Strategis: Satu-satunya "keuntungan" dari potensi kehancuran ekonomi ini—dalam perspektif diplomatik—adalah bahwa hal itu bisa menjadi satu-satunya faktor yang memaksa Amerika Serikat untuk bertindak tegas untuk menghentikan sikap keras kepala Israel dan mengakhiri konflik demi menyelamatkan ekonomi dunia.

Integrasi Ekonomi sebagai Strategi Keamanan Masa Depan

Sebagai respons terhadap ketidakstabilan ini, muncul pemikiran di antara beberapa negara Teluk (seperti Arab Saudi, Qatar, dan Oman) untuk menggunakan integrasi ekonomi sebagai ukuran keamanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan biaya ekonomi dari setiap konflik di masa depan, sehingga negara-negara memiliki insentif yang jauh lebih rendah untuk berperang karena kerugian finansial yang akan ditanggung akan sangat melumpuhkan. Perang yang berkepanjangan bukan hanya masalah militer, melainkan ancaman eksistensial terhadap sistem ekonomi global yang dapat memaksa kekuatan-kekuatan besar untuk melakukan intervensi diplomatik yang drastis. Integrasi ekonomi dipandang sebagai salah satu strategi kunci yang dapat mengurangi kemungkinan pecahnya perang di masa depan, meskipun sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa hal ini lebih merupakan alat untuk meningkatkan biaya konflik daripada jaminan perdamaian yang mutlak. Berikut adalah penjelasannya:

Meningkatkan "Biaya" Konflik

Konsep utama di balik integrasi ekonomi adalah menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan sehingga perang menjadi pilihan yang sangat mahal secara finansial. Beberapa negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Oman, dan Qatar, mulai mempertimbangkan integrasi ekonomi sebagai ukuran keamanan. Logikanya adalah dengan mengintegrasikan ekonomi antarnegara yang sebelumnya berseteru maka biaya yang harus ditanggung jika terjadi konflik di masa depan akan meningkat secara drastis dan menjadi beban bersama, yang pada gilirannya akan mengurangi insentif untuk berperang. Integrasi ekonomi dipandang sebagai strategi krusial dalam arsitektur keamanan baru di Teluk untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. 

Menghindari "Kehancuran Ekonomi Global" sebagai Insentif Perdamaian

Dalam skala yang lebih luas, ketergantungan ekonomi antarnegara di kawasan terhadap pasar global juga berfungsi sebagai pencegah. John Mearsheimer mencatat bahwa risiko kehancuran ekonomi dunia akibat perang yang berkepanjangan memberikan insentif yang sangat besar bagi kekuatan eksternal dan negara-negara kawasan untuk segera menghentikan konflik. Biaya kerusakan ekonomi internasional yang terlalu besar dianggap sebagai satu-satunya faktor yang pada akhirnya dapat memaksa Amerika Serikat untuk menekan Israel agar menghentikan permusuhan. Dampak ekonomi yang merambat ke negara-negara berkembang akan lebih parah dan memerlukan waktu lebih lama untuk bangkit. Akibatnya negara-negara industri Barat juga akan kehilangan potensi pasar dan harus turut turun melakukan bantuan investasi.

Pergeseran ke Arsitektur Keamanan Inklusif

Integrasi ekonomi memfasilitasi pergeseran dari kebijakan pembendungan paksa (coercive containment) yang selama ini gagal memberikan keamanan, menuju arsitektur keamanan inklusif. Kegagalan model “Aliansi Eksklusif” seperti dalam “Abraham Accords”  memerlukan alternatif model yang lebih inklusif. Stabilitas mungkin lebih efektif melalui “ketergantungan bersama” dengan melibatkan Iran yang memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih pragmatis. 

Ketergantungan Energi sebagai Pedang Bermata Dua

Hubungan antara Tiongkok dan Iran memberikan contoh nyata bagaimana integrasi ekonomi bekerja dalam praktik diplomasi:
Ketergantungan Tiongkok: Tiongkok telah menjadi sangat bergantung pada minyak Iran yang dijual dengan diskon besar selama bertahun-tahun.
Posisi Iran: Meskipun Iran membutuhkan Tiongkok sebagai pembeli, ketergantungan Tiongkok memberikan Iran posisi tawar yang lebih kuat.
Tekanan Diplomatik: Ketergantungan ekonomi ini membuat Tiongkok memiliki kepentingan untuk menekan Iran agar menyelesaikan konflik, namun pada saat yang sama, Tiongkok tidak ingin bertindak terlalu agresif yang dapat merusak hubungan strategis mereka.

Batasan Efektivitas Integrasi Ekonomi

Meskipun integrasi ekonomi dinilai memilik potensi untuk menjaga stabilitas, namun juga memiliki keterbatasan.
Prioritas Keamanan Nasional Domestik: Iran, misalnya, tetap akan memprioritaskan kepentingan keamanannya sendiri di atas tekanan ekonomi dari mitra dagang seperti Tiongkok atau Rusia. Iran sebagai sebuah negara yang terancam eksistensinya oleh permusuhan Israel tidak akan mengabaikan ancaman keamanan demi keuntungan ekonomi semata.
Batasan Tekanan Drastis: Mearsheimer berargumen bahwa meskipun ada ancaman kerusakan ekonomi yang sangat parah yang dapat memaksa negara-negara yang keras kepala (seperti Israel dalam konteks ini) untuk menghentikan permusuhan, rejim Zionis ekstrem mungkin juga tidak peduli demi “panggilan suci” yang diyakininya.
Risiko bagi Negara Garis Depan: Negara yang mencoba mengintegrasikan diri secara militer dengan satu pihak (seperti UEA dengan Israel) justru bisa menjadi target serangan ekonomi dan militer dari pihak lawan, terlepas dari kedekatan geografis atau ekonomi mereka, dan bila risiko kehancuran sangat parah, mungkin terjadi gejolak dalam negeri yang memaksa mereka mengubah posisinya.

Secara keseluruhan, integrasi ekonomi berfungsi sebagai mekanisme pencegah dengan cara mengubah kalkulasi untung-rugi para pemimpin negara. Hal ini menciptakan situasi di mana perdamaian menjadi lebih menguntungkan secara pragmatis daripada kemenangan militer yang menghancurkan fondasi ekonomi nasional dan global.

Catatan Akhir

Dalam jangka panjang, kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatannya sangat bergantung pada bagaimana ia mengelola institusi internasional dan aliansi strategis. Mearsheimer mencatat bahwa tindakan sepihak dan pengabaian hukum internasional, seperti yang sering ditunjukkan dalam retorika Donald Trump, justru melemahkan pengaruh global Amerika.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa kebijakan luar negeri yang sembrono tidak secara otomatis menghancurkan fondasi kekuatan material suatu negara. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat tetap memiliki kekayaan ekonomi dan populasi yang menjadikannya kekuatan yang harus diperhitungkan.

Hambatan utama dari normalisasi hubungan internasional AS ini bukanlah ketidakmampuan diplomasi, melainkan pengaruh masif lobi Israel yang sistemik dan tidak bergantung pada partai politik yang sedang berkuasa, mengalahkan kepentingan politik domestik AS dan lebih memprioritaskan agenda keamanan Israel di atas kepentingan strategis Amerika sendiri.

Wawasan Global

 

MEMBANGUN KEKUATAN INTERNASIONAL

Oleh: Abdul Jabbar Karim bin Namirudin.


Profesor John Mearsheimer dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics telah memperkenalkan teori “realisme ofensif” dengan berargumen bahwa struktur anarkis sistem internasional memaksa kekuatan besar untuk mencari dominasi demi kelangsungan hidup dan keamanannya. Dalam sebuah wawancara, dia berpendapat bahwa untuk memproyeksikan kekuatan secara global maka Amerika Serikat (AS) jangan hanya mengandalkan pada kekuatan militernya, tetapi juga bersamaan dengan mengelola hubungan dan dukungan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara sekutunya melalui diplomasi dan institusi internasional. Profesor Mearsheimer memberikan poin-poin utama bagaimana AS memproyeksikan kekuatannya, dan hal ini juga berlaku dapat diterapkan untuk kekuatan global lainnya.

Pemanfaatan Institusi dan Hukum Internasional: Kekuatan besar seperti AS perlu memberikan perhatian besar pada institusi internasional (seperti NATO, PBB, EU, ASEAN, dan lainnya) serta menghormati hukum internasional. Mengabaikan atau merusak aturan-aturan ini, yang sebagian besar justru dibentuk oleh AS sendiri, akan melemahkan kemampuan untuk memproyeksikan pengaruh secara efektif secara global. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump justru sebaliknya. Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times, Presiden Trump ditanya tentang batasan kekuasaannya di dunia. Ia menjawab: "Ya, ada satu hal, moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan saya. Saya tidak membutuhkan hukum internasional." Ditambah dengan kedekatannya dengan rejim Zionis Israel, — bahkan dipertanyakan apakah justru Trump menjadi sandera dan di bawah perintah —  Netanyahu, semakin menjauhkan AS dari lembaga-lembaga internasional. 

Di pihak lain, pemerintah Tiongkok di bawah Xi Jinping justru memperkuat diplomasi internasionalnya. Dibangunnya BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO) sebagai kerjasama multilateral memberikan sinyal kebalikan dari kebijakan Trump. Masalah dikenakannya tarif secara sepihak selain dibalas langsung juga tetap dilaporkan ke WTO sebagai lembaga internasional sebagai arbitrer perjanjian perdagangan internasional. Tiongkok mencoba menjadi mediator dengan menjadi juru damai Iran dan Saudi Arabia, memberikan bantuan kepada negara-negara Afrika, sementara Trump memutus program bantuan USAID. Dalam persidangan Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dalam menyatakan protes atas pendudukan dan genosida Israel di Gaza selalu merujuk pada resolusi PBB dan hukum internasional yang dilanggar. Ini berbalikan dengan posisi AS sebagai salah satu dari lima anggota Dewan Keamanan PBB yang selalu memveto keputusan sidang yang menunjukkan pelanggaran Israel terhadap perjanjian internasional.

Pentingnya Aliansi: AS diketahui memiliki 800 pangkalan militer di lebih dari 80 negara dibandingkan negara lain rata-rata hanya memiliki segelintir pangkalan di luar negeri Namun sebagai kekuatan hegemoni global tidak mungkin sendirian dapat memproyeksikan kekuatan ke seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini aliansi dengan negara-negara sekutu sangatlah penting. Memperlakukan sekutu dengan kata-kata penghinaan, bertindak secara unilateral, atau memaksa mereka mengikuti kehendak AS (seperti dalam kasus konflik Iran) justru merusak jaringan yang diperlukan untuk mempertahankan kehadiran global AS. Secara tak masuk akal Trump justru memperlakukan secara buruk negara tetangga dekatnya, Kanada dan Meksiko. Pernyataan-pernyataan Trump dalam kalimat-kalimat yang bernada menghina (seperti bahwa Kanada akan menjadi negara bagian AS) telah menjauhkan Kanada yang sepanjang sejarah menjadi sekutu terdekat AS. Pernyataan AS untuk mengambil alih Greenland dengan mengabaikan status resminya sebagai wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark (yang juga anggota NATO) hampir memuncak dengan dikirimnya pasukan Jerman untuk turut menjaga Greenland. 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) awalnya didirikan AS pasca Perang Dunia Kedua pada 1949 untuk pertahanan kolektif melawan Uni Soviet. Namun, peran dan jangkauannya berubah drastis pasca Runtuhnya Uni Soviet (1991). Bukannya membubarkan diri setelah musuh utamanya hilang, NATO justru menjadi sekutu utama AS untuk melebarkan hegemoninya ke arah Timur. Negara-negara eks-Pakta Warsawa (seperti Polandia, Ceko, dan negara-negara Baltik) ditarik masuk ke dalam orbit Barat. NATO bergeser dari organisasi pertahanan regional menjadi alat proyeksi kekuatan global AS (seperti intervensi di Balkan, Afghanistan, dan Libya). Ekspansi ini memastikan bahwa infrastruktur keamanan Eropa tetap berada di bawah komando AS (komandannya - Supreme Allied Commander Europe selalu dijabat jenderal AS). Presiden Trump telah merusak catatan sejarah yang panjang ini dengan kebijakan dan pernyataan-pernyataan politiknya. Trump beberapa kali mengisyaratkan kemungkinan AS mengurangi komitmennya terhadap aliansi tersebut dan mengeluhkan bahwa negara-negara Eropa "menumpang" pada kekuatan militer AS serta menagih anggota NATO untuk membayar kepada AS, kalau tidak maka tidak akan dilindungi. Ia juga mempertanyakan komitmen otomatis AS terhadap Pasal 5 NATO (bila satu anggota diserang maka otomatis itu dianggap penyerangan kepada seluruh negara NATO dan semua berhak melakukan pembalasan). Komentar para pakar hubungan internasional menyebutkan bahwa pernyataan-pernyataan Trump ini sering dipandang sebagai tantangan terbesar terhadap konsensus pro-NATO dalam kebijakan luar negeri AS sejak akhir Perang Dingin.

Fokus pada Wilayah Strategis yang Vital: Profesor Mearsheimer dalam komentarnya menyebutkan ada tiga wilayah utama yang menjadi kepentingan strategis vital AS, yaitu Eropa, Asia Timur, dan Teluk Persia. Memproyeksikan kekuatan berarti AS harus mampu menyeimbangkan kehadiran di wilayah-wilayah ini tanpa terjebak dalam perang yang menguras sumber daya di satu tempat, yang dapat memaksa AS melakukan "pivot away" (menjauhi titik konflik) dari wilayah penting lainnya seperti Asia Timur. Apa yang terjadi pada era kedua Trump dengan komitmen tanpa batas kepada Zionis Israel dan melakukan penyerangan ke Iran, situasi ini telah mengubah segalanya. Pada saat Iran melakukan pembalasan ke target pangkalan militer AS di negara-negara Arab, ternyata “perlindungan” yang dijanjikan AS sama sekali tidak terwujud. Negara-negara Arab yang selama ini menjadi sekutu AS dan memperbolehkan AS membangun pangkalan militer serta melakukan operasi penyerangan ke Iran melalui pangkalan ini ternyata harus dibayar mahal oleh negara-negara tersebut dengan kerusakan pada fasilitas pengilangan minyak yang menjadi target pembalasan Iran. AS bahkan menarik pasukannya dari pangkalan yang dihancurkan Iran dan membiarkan para sekutunya untuk menyelamatkan diri sendiri.

Saat AS terbukti lebih mementingkan Israel dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap negara-negara Arab selaku sekutunya, maka terbaliklah situasinya. Qatar menyatakan dukungan ke Iran, Bahrain meminta AS membongkar pangkalannya, Saudi Arabia tidak mengizinkan AS menggunakan pangkalan militernya untuk melakukan penyerangan ke Iran. Alih-alih AS memfokuskan pada wilayah vital di Timur Tengah dan Teluk Persia seperti yang disarankan oleh Profesor Mearsheimer, justru sekarang AS kehilangan sekutu di wilayah tersebut. Sementara yang terjadi di pihak lain, Tiongkok semakin memperkukuh posisi ekonominya di wilayah terebut dengan mengalihkan transaksi perdagangan minyaknya melalui mata uang Yuan. Dari Petro-Dollar sekarang beralih menjadi Petro-Yuan. Suatu kemunduran besar bagi AS.

Konsistensi dan Kepercayaan Selaku Mitra yang Bertanggung Jawab: Untuk mempertahankan pengaruh, AS harus dipandang sebagai mitra/pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di panggung internasional. Jika AS bertindak secara liar tidak terduga maka dapat dipahami para sekutunya dan negara-negara lain akan mulai menjaga jarak, yang pada akhirnya membatasi jangkauan kekuatan AS secara internasional. Jepang mulai was-was karena AS menarik beberapa pesawat tempur dan rudal pertahanan dari Okinawa untuk dipindahkan ke Israel. Demikian juga Korea Selatan mengalami hal yang sama. Kelompok nasionalis Taiwan juga harus bersiap-siap kecewa karena dari pertemuan dengan Xi Jinping telah mengisyaratkan Trump untuk tidak ingin ikut campur urusan Tiongkok dengan Taiwan. Analisis Profesor Mearsheimer telah terjadi, bahwa AS akan melakukan tindakan pivoting away dari wilayah strategisnya dalam era Presiden Trump. Pemimpin negara lain, seperti di Jepang atau Korea Selatan perlu meninjau ulang atau menegaskan kepercayaan pada komitmen AS. Jika AS dianggap tidak dapat diandalkan atau tindakannya secara sepihak (seperti penyerangan ke Iran) berpotensi merusak sistem ekonomi internasional dalam pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah, maka hal ini secara serius akan merusak kemampuan AS untuk melibatkan negara lain untuk menjadi sekutunya, selaku mitra untuk memproyeksikan kekuatannya di dunia internasional.

Manajemen Inventaris Militer: Proyeksi kekuatan secara global jelas memerlukan ketersediaan senjata dan amunisi yang memadai. Terlibat dalam konflik berkepanjangan dapat menghabiskan aset militer yang dibutuhkan untuk mendukung mitra strategis di tempat lain atau untuk menghadapi ancaman baru dari kekuatan besar lainnya seperti Rusia atau Tiongkok. AS harus memfokuskan pembangunan industri militernya secara efektif dan efisien. Saat ini pembiayaannya diandalkan pada utang surat berharga AS di pasar internasional, dan pabrik persenjataan yang melakukan inovasi ternyata terbukti produk persenjataannya ketinggalan jaman dan tidak dapat memasok secara cepat. Hal ini akibat adanya industri persenjataan di AS yang dikendalikan penuh oleh perusahaan swasta yang ternyata lebih mementingkan profit ketimbang menyiapkan stok persenjataan yang sesuai dengan kebutuhan strategis politik luar negerinya. Perang Iran telah membuktikan kelemahan posisi AS ini dalam situasi menghadapi serangan drones dan rudal hipersonik terbaru Iran yang didukung teknologi Rusia dan tak dapat dilumpuhkan oleh sistem pertahanan udara AS yang dibangun dengan teknologi 20 tahun yang lalu. 

Fondasi Kapabilitas Material: Perlu dicatat, bahwa selama ini pemahaman kekuatan suatu negara adalah bergantung pada kekayaan ekonomi dan besarnya jumlah penduduk, yang menjadi dasar untuk membangun kekuatan militernya. AS adalah salah satunya; dan saat ini disusul oleh Tiongkok dan Rusia. Terhadap keadaan ini Profesor Mearsheimer berpendapat, meskipun kebijakan luar negeri yang sembrono seperti yang dilakukan Presiden Trump dapat merusak proyeksi kekuatan AS selaku de-facto hegemoni global, namun hal itu tidak berarti dengan sendirinya mengurangi fondasi material kekuatan AS. Negara adidaya AS akan tetap mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan. Ia memberikan contoh, kekalahan AS di Vietnam, mundurnya dari Afghanistan, atau kekacauan yang ditinggalkan di Irak dan Libya tidak berarti bahwa AS kehilangan kapabilitas materialnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan strategis bagaimana AS (atau negara lain) memproyeksikan kekuatannya secara internasional.



Kamis, 28 Mei 2026

Seri Perspektif Pemikiran (1)

MEMAHAMI GEOPOLITIK GLOBAL 

(Bagian Pertama)

Oleh: Abdul Jabbar Karim bin Namirudin

“Situasi global saat ini menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial. Gangguan geopolitik dan geoekonomi akibat konflik internasional telah memicu volatilitas harga energi dan pangan di berbagai negara, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi global.” (K.H. Chriswanto)

 

Pendahuluan


Tulisan ini dibuat ketika dunia sedang disibukkan dengan genosida di Gaza dan berlanjut dengan peperangan di Timur Tengah dan di Ukraina. Pada saat tulisan ini dibuat apa yang awalnya dikatakan sebagai “proxy war” atau “perang proksi” sekarang sudah menjadi perang langsung terbuka dengan serangan AS-Israel ke Iran dan serangan beberapa negara Eropa anggota NATO ke Rusia. Dicoba dengan sedikit uraian ini untuk menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik—terutama antara kekuatan besar—tidak boleh dipahami sebagai anomali, tetapi sebagai pola yang berulang secara historis dalam kondisi tekanan sistemik yang melatar-belakanginya. Juga, globalisasi di abad 21 ini menunjukkan bahwa saling ketergantungan dapat menjadi motivasi hidup berdampingan, namun di lain pihak dapat mempertajam persaingan yang memicu konflik geopolitik.

Beberapa Perspektif tentang Konflik Geopolitik

Mengapa perang besar terjadi? Pertanyaan ini telah menyibukkan para pemikir berbagai disiplin ilmu, menghasilkan beberapa tradisi penjelasan dominan: Liberalisme dan Marxisme —  yang cukup mendominasi perdebatan, terutama di kalangan akademik. Masing-masing menawarkan penjelasan yang menarik namun mungkin juga tidak cukup memuaskan. 

Kita mulai mencoba menguak dua pemikiran klasik: Liberalisme dan kritik yang dilontarkan Karl Marx.

Liberalisme di Eropa tidak muncul dalam ruang hampa—ia tumbuh dan dipercepat oleh Revolusi Industri di Inggris. Nilai-nilai yang disampaikan para pemikir era Pencerahan (Enlightenment) seperti John Locke dengan gagasan bahwa “properti atau pemilikan harta benda sebagai Hak Alami (Natural Rights) setiap individu” memberikan alasan rasional untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Diperkuat oleh Adam Smith yang melihat mekanisme pasar bebas sebagai invisible hands (penulis terjemahkan bebas sebagai “tangan hantu”) sebagai cara paling efisien untuk mengatur ekonomi dalam hubungan pertukaran sukarela. Mereka memberikan pembenaran moral dan intelektual untuk berkembangnya apa yang kemudian dikenal sebagai Kapitalisme. Di sisi lain, Kapitalisme juga membutuhkan Liberalisme dalam tata sosial baru yang menyediakan tenaga kerja sebagai individu merdeka (bukan lagi sebagai budak feodal) yang dapat diperoleh melalui mekanisme pasar bebas, dan dijamin dalam perlindungan hukum atas kontrak (perjanjian upah dan kontrak kerja). Hubungan-hubungan antar individu secara bebas (liberal) ini adalah inti dari apa yang lalu disebut sebagai Kapitalisme Liberal — yang hanya memerlukan peranan negara secara minimal. Inilah gagasan inti Kapitalisme Liberal secara klasik. Liberalisme adalah tahap lanjut dari evolusi dan dinamika sistem ekonomi terbuka yang digerakkan oleh Revolusi Industri di Inggris pada abad 18.

Revolusi Industri kemudian menyebar ke daratan Eropa, yang juga seperti Inggris, telah meninggalkan sistem feodal dan menjadi lebih terbuka. Industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi secara bebas di Inggris maupun negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar, membuka pasar baru untuk produk manufaktur, serta memerlukan wilayah investasi yang lebih menguntungkan. Inilah yang menjadi motivasi apa yang kita lihat sebagai kolonialisme. Negara-negara industri yang baru berkembang secara agresif (bahkan dengan menggunakan kekuatan militer) menduduki dan membagi-bagi wilayah koloninya seperti memotong kue ulang tahun.

Di Eropa diselenggarakan Konferensi Berlin yang membagi benua Afrika tanpa mengindahkan, apalagi melibatkan, penduduk dan suku-suku yang hidup di sana. Dalam konperensi tersebut dibuat kesepakatan: Inggris menguasai beberapa wilayah dari Mesir hingga Afrika Selatan, Prancis menguasai Afrika Barat dan Utara, sementara Belgia secara brutal mengontrol Kongo sebagai milik pribadi Raja Leopold II. Batas-batas buatan untuk pembagian ekonomi tersebut menjadi bibit terjadinya konflik antar etnis di berbagai wilayah, yang masih terbawa hingga sekarang dalam konflik-konflik pasca kolonial di Afrika.

Menyeberang lautan Atlantik, perebutan koloni di benua Amerika pun tidak terkecuali. Pada tahun 1754 pecah perang antara Inggris dan Perancis di Amerika Utara. Melalui Perjanjian Paris 1763, Inggris memperoleh Kanada dan wilayah luas lainnya. Perancis kehilangan sebagian besar wilayah koloninya di Amerika Utara. Untuk menutup biaya mahal dari peperangan tersebut maka Inggris kemudian mengenakan pajak baru kepada koloni-koloninya di Amerika untuk membayar utang perang. Kebijakan inilah yang memicu kemarahan koloni di Amerika, mereka  menolak membayar pajak tanpa perwakilan politik dengan slogan mereka yang terkenal: “No taxation without representation.” Konflik ini menjadi pemicu revolusi di Amerika hingga mendapatkan kemerdekaanya setelah melalui peperangan yang cukup panjang.

Ke arah benua Asia, kolonialisme telah berkembang menjadi imperialisme dimana Inggris memperluas “imperium” kekuasaannya di India sekaligus mengontrol wilayah strategis seperti Burma dan Malaya. Prancis mendirikan Indo-China (Vietnam, Laos, Kamboja), sementara Belanda memperkuat kendalinya atas kepulauan kita. Di Tiongkok, Inggris berhasil memaksakan perjanjian setelah Perang Candu, untuk membuka pelabuhan di Hong Kong dan memberi konsesi ekonomi kepada Barat. Jepang, berbeda dari negara Asia lain, berhasil melakukan modernisasi cepat dan justru menjadi kekuatan imperialis sendiri di Korea dan Taiwan, yang juga merambat hingga Malaka dan ke negara kita.

Motivasi kolonialisme tidak hanya ekonomi, tetapi juga persaingan geopolitik antarnegara Eropa dalam perebutan wilayah sebagai simbol kekuatan nasional. Koloni menjadi bagian penting dalam strategi militer dan prestise internasional. Di satu sisi, kolonialisme membawa pembangunan industri dan infrastruktur modern seperti jaringan kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan sistem administrasi pemerintahan. Namun, manfaat ini yang awalnya khusus dirancang untuk kepentingan eksploitasi dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal, tercatat telah menyebabkan kerancuan dalam tata sosial di negara-negara pasca kolonial, tabrakan antara tradisi budaya ekonomi tradisional dengan sistem ekonomi liberal neo-kolonial yang menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, serta ketimpangan wilayah yang tajam. 

Apa yang terjadi dengan tumbuhnya industri dan perkembangan ekonomi di Inggris menjadi perhatian dan pengamatan Karl Marx, terutama terjadinya eksploitasi pada buruh yang merupakan penyimpangan dari gagasan Liberal mengenai pasar bebas dan hubungan suka rela. Juga dalam pemikiran kritisnya Marx juga mengamati bahwa kapitalisme beroperasi melalui siklus naik-turun (boom-and-bust), juga dorongan persaingan dan ekspansi kapital menyebabkan terjadi krisis global seperti Great Depression (Depresi Besar 1929) dan dua Perang Dunia dalam satu generasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut pandangan Marx, perlu dicatat pandangan lain yang juga mengkritisi dan merespons dua krisis besar akibat kapitalisme liberal.

Di Inggris muncul John Maynard Keynes (1936) dengan argumen bahwa untuk melangsungkan sistem ekonominya tanpa menimbulkan krisis maka kapitalisme membutuhkan intervensi negara, yaitu melalui regulasi pasar dan perlindungan sosial. Argumen Keynesian muncul sebagai pembelajaran dari kegagalan kebijakan ekonomi periode antar Perang Dunia—terutama Depresi Besar—bahwa kapitalisme liberal murni ternyata telah menimbulkan keguncangan politik internasional dan menimbulkan krisis dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran Keynes ini sejalan dengan gagasan Karl Polanyi (1944) dalam bukunya The Great Transformation.

Dua pemikiran di atas ini empat puluh tahun kemudian dirangkum oleh John Gerard Ruggie (1982) melalui konsep yang disebut sebagai embedded liberalisme atau “liberalisme tertanam,” yaitu ekonomi kapitalisme internasional liberal yang “tertanam” dalam perlindungan sosial dan politik domestik. Ditegaskan kembali pemikiran Keynes dan Polanyi bahwa tatanan ekonomi internasional pasca perang bukanlah liberalisme laissez-faire, bebas tanpa batas, ataupun kendali penuh negara secara terpusat, melainkan sistem Negara Kesejahteraan (welfare state) yang adalah kompromi antara keterbukaan pasar internasional dan intervensi negara domestik untuk perlindungan sosial.

Inilah asumsi yang diyakini oleh para pemikir ekonomi dunia yang bertemu di Bretton Woods (Amerika Serikat) pasca Perang Dunia 2, untuk menyepakati serangkaian aturan baru untuk sistem moneter internasional pasca Perang Dunia II dan membentuk IMF (the International Monetary Fund) dan the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank). Disepakati dalam konferensi ini bahwa tatanan kapitalisme pasca-perang perlu menggabungkan keterbukaan pasar global dengan intervensi negara domestik untuk menjaga stabilitas sosial. Liberalisasi perdagangan internasional tetap didorong, tetapi ada ruang kebijakan negara untuk melakukan kontrol modal, manajemen industri, kebijakan ketenagakerjaan, membangun sistem perlindungan sosial.

Terdengar seperti semua konflik internasional telah menemukan jalan keluarnya, namun seperti kita alami justru dalam era abad 21 ini bukannya mereda bahkan semakin tajam dan eksplosif. Gagasan ini menjadi sangat berpengaruh dalam: Ekonomi Politik Internasional (IPE), berbagai kajian tentang tatanan pascaperang dari beragam perspektif, studi globalisasi dan debat tentang “neo-liberalisme” dalam pemikiran Milton Friedman (1962) dan Friedrich Hayek (1944) yang juga ingin melakukan koreksi terhadap krisis kapitalisme liberal justru dengan memurnikan kembali kapitalisme liberal secara lebih tegas, bukan melalui Embedded liberalism yang mencoba “menjinakkan kapitalisme” melalui negara dan perlindungan sosial. Neo-liberalisme justru “membebaskan kapitalisme” melalui kebebasan pasar global. Menurut Friedman dan Hayek krisis ekonomi dan politik abad ke-20 bukan sebagai kegagalan inheren kapitalisme itu sendiri, melainkan sebagai akibat distorsi negara terhadap mekanisme pasar.

Dalam tradisi neo-liberalisme klasik, hanya pasar bebas yang memberikan mekanisme koordinasi paling efisien, sedangkan intervensi negara sering menghasilkan distorsi, inefisiensi, dan konsentrasi kekuasaan politik. Hayek (dalam The Road to Serfdom) meyakini bahwa semakin besar kontrol negara terhadap ekonomi, semakin besar risiko otoritarianisme dan konflik politik. Hayek melihat pengalaman ekonomi perang, perencanaan terpusat, fasisme, dan komunisme Soviet sebagai bukti bahwa konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan negara dapat mengarah pada penindasan dan bahkan perang. Sementara Friedman (dalam Capitalism and Freedom) berargumen bahwa kebebasan ekonomi adalah fondasi kebebasan politik, dan pasar bebas cenderung menciptakan hubungan sukarela, sementara negara menggunakan paksaan dalam berbagai aturan yang dibuatnya. Dalam logika ini, konflik besar justru berasal dari gagasan nasionalisme negara yang cenderung melakukan proteksionisme dan kontrol ekonomi, serta diikuti oleh perebutan kekuasaan politik, — kesemuanya jauh bahkan bertentangan dengan pasar bebas itu sendiri. 

Dan dalam banyak hal, rivalitas geopolitik serta krisis ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa dunia masih diwarnai oleh perdebatan dua perspektif yang diuraikan di atas (Friedman vs Keynes), antara globalisasi vs. proteksionisme, pasar bebas vs. intervensi negara, efisiensi ekonomi vs. stabilitas sosial, sejak akhir abad 20 sampai sekarang semakin tajam, perdebatan antara kebijakan austerity (pengetatan) ala International Monetary Fund vs. kesejahteraan sosial — yang belum pernah benar-benar selesai.

Kesenjangan global antara “Global Utara” (negara penjajah) dan “Global Selatan” (negara bekas jajahan) tetap menjadi salah satu ciri paling menonjol dalam ekonomi dunia sekarang. Dengan menggunakan proxy data 2024–2025 dari lembaga seperti World Bank dan IMF, perbandingan antara kedua blok ini menjadi lebih jelas, terutama jika dilihat melalui indikator GDP per kapita dan koefisien Gini. Estimasi menunjukkan bahwa GDP per kapita di Global Utara berada pada kisaran 45.000 hingga 65.000 dolar AS. Sebaliknya, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—yang sebagian besar merupakan bekas wilayah kolonial—memiliki GDP per kapita rata-rata antara 5.000 hingga 15.000 dolar (dengan median sekitar 8.000 dolar). Perbandingan ini mengindikasikan rasio kesenjangan sekitar 8:1 (delapan banding satu). Jelas setelah puluhan tahun resmi merdeka negara-negara Global Utara tetap lebih kaya 8 kali lipat dibanting negara-negara Global Selatan.

Kombinasi antara rendahnya GDP per kapita dan tingginya ketimpangan menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “ketimpangan ganda” di Global Selatan. Negara-negara ini tidak hanya tertinggal dibandingkan Global Utara dalam hal rata-rata kemakmuran, tetapi juga menghadapi distribusi pendapatan yang tidak merata secara internal-domestik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sering kali tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sebaliknya, di Global Utara, dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lebih tersebar tetap saja memperlihatkan ketimpangan. Data empiris sejak akhir abad 19 hingga sekarang, bahwa grafik pertumbuhan ekonomi di negara yang menerapkan kebijakan ekonomi kapitalistik (seperti di Amerika Serikat) tergambar seiring dengan semakin melebarnya kesenjangan sosial secara domestik (data Desember 2025  Amerika Serikat menunjukkan 1% kelompok elit memiliki kekayaan setara dengan 90% penduduk lainnya).

Kemajuan dalam inovasi, efisiensi dan pertumbuhan yang dihasilkan oleh kapitalisme sebagai mesin pertumbuhan tetap menjadi perdebatan utama dalam ekonomi politik global. Jika Revolusi Industri menciptakan liberalisme kapitalisme produksi, maka neo-liberalisme menciptakan kapitalisme finansial-global, dua fenomena yang menjadi mesin ekonomi kapitalisme dan terus berkembang melalui inovasi, ekspansi, dan kompetisi. Kedua elemen terakhir ini—“ekspansi dan kompetisi”—itu yang menjadi perhatian dan mendapatkan kritik secara mendasar oleh para pemikir Marxis masa kini seperti Giovanni Arrighi, salah satu pemikir kritis paling berpengaruh dalam Ekonomi Politik Internasional. Ia menjelaskan kembali bahwa kapitalisme bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai sistem dunia yang secara historis berulang dan berkembang, memasuki krisis, dan mengatur ulang dirinya sendiri melalui pergeseran kekuatan global. Karya-karya utamanya—terutama The Long Twentieth Century dan Adam Smith in Beijing—menawarkan interpretasi menyeluruh tentang kebangkitan dan penurunan kekuatan hegemonik global dari Eropa modern awal hingga persaingan kontemporer antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di pusat kerangka kerja Arrighi terdapat gagasan bahwa kapitalisme bertahan melalui ekspansi yang berkelanjutan. Salah satu pernyataannya yang paling terkenal menangkap prinsip dasar ini: “Kapitalisme sebagai sistem dunia didasarkan pada akumulasi modal yang tak ada habisnya.”

Bagi Arrighi, kapitalisme bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus-menerus mencari pasar, sumber daya, tenaga kerja, teknologi, dan peluang investasi baru untuk mempertahankan akumulasi. Dorongan tak ada habisnya agar akumulasi ini menghasilkan pertumbuhan dan inovasi, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dan krisis periodik, yaitu “siklus akumulasi sistemik.” Oleh karena itu, kapitalisme mengandung kontradiksi dinamis: keberhasilan ekspansinya pada akhirnya menghasilkan kondisi yang mengganggunya sendiri.

Pemikiran Marxis secara sistematis dan teoretis memperlihatkan bahwa motivasi untuk memaksimalkan profit telah menimbulkan kontradiksi struktural sistem ekonomi kapitalisme baik secara domestik maupun global, diawali dengan kapitalisme keuangan dan perdagangan di Genoa (abad 15-16), lalu ekspansi perdagangan maritim Belanda (abad 17-18), dilanjutkan dengan imperium Inggris dan industrialisasi (abad 18-19), dan hegemoni kapitalisme keuangan Amerika Serikat hingga sekarang. Dampaknya secara global sangat luas dan kompleks, bukan sekadar ekspansi geografis, tetapi juga transformasi global yang membentuk struktur ekonomi dunia hingga sekarang. Warisan kolonial masih terasa hingga kini dalam bentuk ketimpangan Global Utara dan Global Selatan, konflik politik dan perlombaan senjata dalam Perang Dingin, dan klaim atas batas-batas negara yang problematik. Inilah yang menjadi latar belakang penting yang diwadahi dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna menyalurkan diplomasi dan menjaga perdamaian dunia. Namun sayangnya, akhir-akhir ini lembaga internasional PBB banyak dikritik terutama tentang struktur Dewan Keamanan yang didominasi hanya oleh segelintir negara dengan kekuatan veto masing-masing yang menjadikan macetnya perundingan diplomasi.

Perdebatan dua perspektif antara kapitalisme liberal dengan kritik pemikiran Marxis, — yang notabene keduanya berangkat dari kepentingan ekonomi— nampak belum cukup untuk menjelaskan kenapa konflik geopolitik global ini terus berkembang dan tanpa jera meskipun telah melewati dua Perang Dunia, Depresi Besar 1929, Krisis Keuangan Asia tahun 1997, dan Krisis Keuangan Global tahun 2008. 

Pertanyaan

Menghadapi perdebatan dan pertikaian ini, lalu bagaimana politisi negara menanggapinya? Apakah ada alasan dan penjelasan lain untuk memahami fenomena geopolitik, selain dari analisis kepentingan ekonomi? Bagaimana para diplomat di forum internasional seperti PBB harus menempatkan dirinya? 

Hal ini akan dibahas dalam tulisan berikutnya.


Daftar Pustaka:

Arrighi, G., 1994. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso.

Arrighi, G., 2007. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London: Verso.

Friedman, M., 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Friedman, M. and Friedman, R., 1980. Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Harvey, D., 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D., 2010. The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. London: Profile Books.

Hayek, F.A., 1944. The Road to Serfdom. London: Routledge.

Hayek, F.A., 1960. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Keynes, J.M., 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

Keynes, J.M., 1919. The Economic Consequences of the Peace. London: Macmillan. 

Locke, J., 1689. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill.

Marx, K., 1859. A Contribution to the Critique of Political Economy. Berlin: Franz

Polanyi, K., 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar & Rinehart.

Popper, K., 1945. The Open Society and Its Enemies. London: Routledge. 

Ruggie, J.G., 1982. International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar economic order. International Organization, 36(2), pp.379–415.

Ruggie, J.G., 1998. Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization. London: Routledge.

Smith, A., 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.


KETIKA SOCRATES BERTANYA

  Socrates di Era Digital: Kenapa Kita  Memuja Kebodohan? Disunting oleh: Abdul-Jabbar Karim bin Namirudin. Tulisan ini mencoba memberikan w...