Seri Perspektif Pemikiran (3)

 MEMAHAMI GEOPOLITIK GLOBAL

(Bagian Ketiga dan Terakhir)

Oleh: Abdul Jabbar Karim bin Namirudin

Pendahuluan

Dua tulisan ini dibuat ketika dunia sedang disibukkan dengan genosida di Gaza dan berlanjut dengan peperangan di Timur Tengah dan di Ukraina. Pada saat tulisan ini dibuat apa yang awalnya dikatakan sebagai “proxy war” atau “perang proksi” sekarang sudah menjadi perang langsung terbuka dengan serangan AS-Israel ke Iran dan serangan beberapa negara Eropa anggota NATO ke Rusia.

Dicoba dengan sedikit uraian ini untuk menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik—terutama antara kekuatan besar—tidak boleh dipahami sebagai anomali, tetapi sebagai pola yang berulang secara historis dalam kondisi tekanan sistemik yang melatar-belakanginya. Juga, globalisasi di abad 21 ini menunjukkan bahwa saling ketergantungan dapat menjadi motivasi hidup berdampingan, namun di lain pihak dapat mempertajam persaingan yang memicu konflik geopolitik.

Tulisan pertama diakhiri dengan pertanyaan: bagaimana gagasan Realisme Klasik yang muncul beberapa abad yang lalu masih dapat diterapkan dan relevan untuk menjelaskan dan memahami konflik geopolitik pada era modern masa kini? Tulisan bagian terakhir ini akan membahasanya untuk mencoba memahami situasi konflik global hari ini sekaligus memberikan rangkuman sebagai kesimpulan sementara penulis.

Perspektif Realisme

Perdebatan dua perspektif antara kapitalisme liberal dengan kritik pemikiran Marxis, — yang notabene keduanya berangkat dari kepentingan ekonomi— nampak belum cukup untuk menjelaskan kenapa konflik geopolitik global ini terus berkembang dan tanpa jera meskipun telah melewati dua Perang Dunia, Depresi Besar 1929, Krisis Keuangan Asia tahun 1997, dan Krisis Keuangan Global tahun 2008. Dari sinilah muncul pandangan Realisme dari kelompok pemikir hubungan internasional untuk mencari jawaban versi ketiga yang lebih difokuskan kepada konflik antar negara sebagai bentuk institusi yang dominan dalam berbagai peristiwa geopolitik, dan tidak lagi memfokuskan pada perspektif ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

Thucydides, seorang negarawan dan jenderal Yunani, telah menuliskan pengamatannya atas perang antara Athena dan Sparta, menyimpulkan bahwa konflik antar negara dan peperangan sebagai tragedi yang jauh dari idealisme para filsuf. Yaitu kenyataan bahwa kekuasaanlah sebagai kunci penentu, dan ketakutan akan membentuk perilaku negara, bahwa etika dan moralitas memiliki keterbatasan ketika diterapkan dalam konflik antar negara.

Gagasan klasik Thucydides ini telah menjadi fondasi intelektual apa yang kemudian secara formal disebut sebagai “Realisme Klasik” yang lalu dikembangkan dengan beberapa aliran realisme modern lainnya untuk memahami fenomena pertikaian antar negara, peperangan, geopolitik, dan tatanan dunia secara umum hingga hari ini.

Realisme Klasik Pasca Thucydides

Perspektif "realisme" merupakan cara berpikir yang memahami politik sebagaimana apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Dalam kajian hubungan internasional pendekatan ini lebih berfokus pada kekuasaan, kelangsungan hidup, persaingan, atau kepentingan negara. Jadi, seorang "realis" adalah seseorang yang menganalisis politik berdasarkan kenyataan praktis (kekuasaan dan konflik) ketimbang gagasan ekonomi atau idealisme moralitas. Jelas kuatnya pengaruh Thucydides terhadap generasi pemikir para realis generasi berikutnya tampak dari bagaimana mereka mengembangkan asumsi pemikirannya yang meskipun lebih bervariasi namun tetap mempertahankan argumen klasik tentang sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri dan haus kekuasaan, bahwa politik terjadi karena perebutan kekuasaan, dan setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri. 

Pada abad 16, Niccolò Machiavelli adalah salah satu tokoh utama yang melanjutkan fondasi pemikiran Realisme Klasik dalam politik dan hubungan internasional. Gagasan utamanya terutama terdapat dalam The Prince dan Discourses on Livy. Berbeda dari filsafat politik sesama generasi para pemikir era kebangkitan (renaissance) yang menekankan moralitas dan idealisme (seperti Thomas More, penulis Utopia), Machiavelli, melanjutkan pemikiran Thucydides, memandang politik sebagai arena kekuasaan, konflik, strategi, dan kepentingan negara. Bagi Machiavelli, tugas utama penguasa adalah menjaga stabilitas dan kelangsungan negara, bukan untuk menjadi “baik” secara moral atau menerapkan gagasan ideal utopia. Karena dunia politik penuh ancaman, penguasa harus realistis terhadap sifat manusia yang egois, ambisius, dan berubah-ubah. Karena itu, seorang pemimpin kadang perlu menggunakan tipu daya, manipulasi, atau kekerasan demi mempertahankan kekuasaan dan keamanan negara. Gagasan terkenalnya sering diringkas dalam prinsip bahwa: “tujuan politik dapat membenarkan cara-cara yang keras” (reason of state). Menurutnya, “jika harus memilih, jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai.” 

Machiavelli juga menekankan konsep virtù, yaitu kemampuan strategis, keberanian, kecerdikan, dan fleksibilitas seorang pemimpin dalam menghadapi fortuna (nasib atau ketidakpastian sejarah). Negara yang kuat harus dipimpin oleh penguasa yang mampu membaca realitas politik secara dingin dan pragmatis. Pemikiran ini menjadi dasar Realisme Klasik Machiavellian yang fokus pada strategi penguasa, seni mempertahankan negara, dan praktik kekuasaan, berdasarkan asumsi 

• politik dipandang sebagai perebutan kekuasaan,

• moralitas memiliki batas dalam politik,

• keamanan negara adalah prioritas utama, dan

• konflik dianggap bagian normal dari kehidupan politik.

Dilanjutkan pada abad berikutnya muncul tulisan Thomas Hobbes yang terkenal, Leviathan, dengan konsep “state of nature,” — yaitu suatu kondisi imajinatif kehidupan manusia dalam “keadaan alamiah” secara murni, sebelum adanya negara atau hukum dan pemerintahan, dan sebelum terbentuknya otoritas politik yang mengatur masyarakat. Hobbes mempertanyakan “bagaimana kondisi manusia jika tidak ada negara atau kekuasaan yang mengatur?” Jawaban versi hipotesis Hobbes adalah sangat pesimistis; menurutnya, manusia di alam bebas ada dalam kondisi “kesepian, miskin, menjijikkan, brutal, dan singkat” (Leviathan, Bab XIII), karenanya secara alamiah manusia memiliki sifat saling takut, saling curiga, mengejar kepentingannya sendiri, dan didominasi dorongan mempertahankan hidup. Pada kondisi alamiah manusia yang serba ketakutan dan anarki seperti itu maka menurut Hobbes, diperlukan peran negara yang kuat untuk mencegah kekacauan “perang semua melawan semua.”

Hobbes menjelaskan mengapa manusia membutuhkan negara sejak awal mulanya, berbeda dengan Machiavelli yang berbicara tentang bagaimana penguasa harus mempertahankan kekuasaan. Karena itu Machiavelli adalah seorang realis strategis-politik, sedangkan Hobbes adalah realis filosofis tentang keamanan dan anarki.

Para pemikir Realisme Klasik kemudian menganalogikan hal ini dengan sistem internasional, bahwa negara-negara ada dalam lingkungan anarkis yang mirip dengan keadaan alam seperti yang dikatakan Hobbes; dengan demikian dalam hubungan antar negara, menurutnya, “perjanjian, tanpa pedang, hanyalah kata-kata.” Ini mengungkapkan inti gagasan bahwa perjanjian hanya berarti jika didukung oleh kekuasaan, adanya hukum dan lembaga yang memiliki kekuatan penegakan aturan (yaitu, militer atau polisi yang kuat). 

Istilah “realisme” kemudian menjadi lebih formal pada abad ke-20 setelah Perang Dunia II, dirumuskan oleh Hans Morgenthau dalam Politics Among Nations yang menjadi referensi utama bagi aliran Realisme Klasik. Di sinilah istilah “realis” mulai banyak digunakan dalam hubungan internasional, dimana diakui bahwa setiap negara akan mengejar kekuasaan dan kepentingan nasionalnya, oleh karena itu politik harus diatur oleh hukum objektif yang realistis merujuk pada sifat-sifat dasar manusia.

Realisme Masa Kini

Terhadap pemikiran Realisme Klasik di atas muncul tiga respons pemikiran yang memberikan penajaman dan penekanan tertentu dalam interpretasinya. Pertama, “Realisme Ofensif,” dengan tokohnya John Mearsheimer, berasumsi bahwa semua negara berupaya mencapai kekuasaan maksimum untuk bertahan hidup, yaitu dengan menjadi hegemon (penguasa tunggal) dan memaksimalkan kekuatannya (power maximization) untuk melakukan ekspansi guna menghadapi kemungkinan pihak lain melakukan hal yang sama. Pandangan kedua adalah “Realisme Defensif” dengan asumsi sebaliknya, yaitu, bahwa setiap negara pada intinya ingin mendapatkan keamanan dan perdamaian (security maximization), bukan mencari kekuasaan maksimum (hegemoni), karenanya stabilitas hanya dimungkinkan di bawah keseimbangan kekuasaan. 

Seorang "realis" bukanlah seseorang pesimis—tetapi percaya pada kenyataan bahwa kekuasaan, bukan moralitas atau ekonomi, yang pada akhirnya yang mengatur politik internasional. Terhadap pandangan ini ditanggapi oleh Kenneth Waltz (Theory of International Politics) dengan apa yang kemudian dikenal sebagai “Realisme Struktural” (atau Neo-Realisme) yang mengakui bahwa sistem internasional bersifat anarkis (tidak ada otoritas pusat), dan setiap negara pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama untuk kepentingan nasionalnya, namun menurutnya konflik muncul tidak hanya dari sifat manusia, melainkan dari struktur sistem (system structure), yaitu tatanan dalam distribusi kekuasaan untuk meminimalkan ancaman keamanan.

Perspektif Komprehensif

Setelah panjang lebar sejak dua tulisan sebelumnya disampaikan tiga perspektif utama — Kapitalisme Liberal, kritik Marxis, dan Realisme — maka perlu menghindari penjelasan tunggal salah satu perspektif tentang hubungan sebab-akibat fenomena yang diamati agar dapat memahami konflik geopolitik secara lebih komprehensif. Proposisi teoretis ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Konflik berskala besar akan muncul ketika siklus krisis ekonomi kapitalisme terjadi akibat kontradiksi hukum kapital (Kritik Marxis) ditambah dorongan sifat manusia untuk mementingkan dirinya sendiri (Realisme Klasik) dengan memaksimumkan profit melalui ekspansi teritorial dan pasar (Kapitalisme Liberal) yang mengakibatkan disparitas sosial dan konflik teritorial (Kritik Marxis) demi memenangkan persaingan kekuasaan sebagai hegemon (Realisme Ofensif). Potensi krisis semakin besar bila struktur sistem distribusi kekuasaan internasional (Realisme Struktural) tidak mampu mendukung tercapainya keseimbangan kekuasaan untuk mendapatkan keamanan dan perdamaian (Realisme Defensif). Situasi menjadi lebih buruk karena para pimpinan negara secara pribadi memiliki ambisi pribadi, haus kekuasaan dan mengesampingkan pertimbangan moralitas serta melalui kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya (Realisme Klasik).

Argumen abstrak di atas coba kita terapkan untuk menjelaskan konflik geopolitik masa kini.

Krisis global yang berulang-ulang sejak akhir abad 19 muncul akibat dorongan kapitalisme liberal yang mengharuskan kelompok negara industri Barat — (dari kepemimpinan imperium Inggris yang kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia kedua) —untuk terus melakukan ekspansi teritorial dan pasar di berbagai penjuru benua. Bersamaan dengan itu, akhir abad 20 masuk ke abad 21 terjadi kebangkitan Tiongkok (pasca Mao) dengan reformasi Deng Xioping menjadi  kekuatan ekonomi baru. Juga bangkit kembalinya Rusia (Uni Soviet) di bawah Putin. Perkembangan keadaan ini sejalan dalam waktu bersamaan:

• Ekspansi kapitalisme liberal yang menerus dan memerlukan sumber daya dan pasar.

• Kebangkitan Tiongkok dan Rusia sebagai kekuatan ekonomi baru

• Hegemoni Amerika Serikat (dan Barat) yang harus dipertahankan.

Bagi Rusia dan Tiongkok yang sedang bangkit dari ketertinggalannya akan lebih memerlukan jaminan keamanan dan perdamaian untuk melanjutkan pembangunan menuju negara modern. Dalam pidato kenegaraan menyambut kunjungan Presiden Donald Trump bulan Mei 2026, Presiden Xi Jingping dengan jelas memperlihatkan posisi Realisme Defensif Tiongkok dengan menekankan pentingnya stabilitas bilateral secara global, dan menegaskan pendapatnya bahwa kerja sama timbal balik adalah satu-satunya cara untuk mengatasi gejolak internasional dan menghindari konflik historis yang berkepanjangan. Namun pandangan realisme defensif Rusia dan Tiongkok ditanggapi secara skeptis oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang justru mengalami “Thucydides Trap,” yaitu kecenderungan mengembangkan konflik ketika kekuatan baru yang sedang bangkit mengancam posisi hegemon yang ada. Situasi ini diperburuk dengan kondisi mental pribadi Presiden Donald Trump  yang sangat menggambarkan pemikiran ala Machiavelli: narsistik, ego-maniak, delusional, impulsif, berambisi kekuasaan, dan tanpa moralitas — hal-hal yang dengan mudah menjadi sasaran manipulasi jaringan Zionis Israel (seperti melalui jaringan AIPAC , atau klub prostitusi Epstein , atau dana milyaran dolar Miriam Adelson ).

Kondisi geopolitik global ini diperparah dengan lemahnya struktur sistem hubungan internasional dalam lembaga multi-lateral seperti PBB yang selain tidak mempunyai sumber keuangan sendiri dan bergantung pada iuran anggota atau donasi, juga tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, sehingga perjanjian internasional apapun yang dihasilkan hanya menjadi kumpulan kata-kata, dan selalu dapat di veto oleh anggota Dewan Keamanan. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan internasional dengan agenda neo-liberalisme seperti World Bank melalui berbagai program utang internasional dan IMF dengan program pengetatan (austerity) untuk melanjutkan ekspansi kapitalisme global secara lebih masif, terutama ke negara-negara pasca kolonial yang sedang mencoba membangun ekonominya.

Tak boleh diabaikan bahwa perkembangan kapitalisme industri (sejak era Revolusi Industri abad 19 dan 20) telah berkembang menjadi kapitalisme finansial pada abad 21 saat ini. Melalui sistem finansial global dan digital teknologi memungkinkan para pemain elit bisnis global yang berpengaruh dalam keputusan politik negara — yaitu, OCGFC atau “Owners and Controllers of Global Financialized Capital” atau Pemilik dan Pengendali Keuangan Kapital Global, (istilah yang mungkin belum terlalu popular di kalangan kita)  — kelompok elit global yang bagi mereka status sebuah negara tidak lagi relevan, dengan kekuatan finansial dan pengaruh politik secara global lintas negara dan lintas institusi yang memungkinkan mereka melakukan berbagai manuver konflik dengan tujuan semata-mata untuk keuntungan finansial dan menjadi pengendali dunia. Dalam setiap konflik atau peperangan yang tengah berlangsung jelas memerlukan dukungan keuangan dalam jumlah besar, terutama untuk pasokan persenjataan yang terus menerus. Demikian pula pasca peperangan, diperlukan dana untuk membangun kembali kehancuran yang diakibatkannya. Karenanya dalam setiap konflik, tak peduli siapa pemenangnya, OCGFC selalu dalam posisi yang harus diperhitungkan dan bahkan menentukan.

Argumen Kenneth Waltz tampaknya mulai terlihat saat sekarang dunia mulai beralih menuju multi-polaritas antar negara, seperti kerjasama Selatan-Selatan, dan kerjasama regional dan multilateral seperti ASEAN, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Gulf Cooperation Council (GCC), African Union, dan lainnya, terutama dengan munculnya BRICS dinama Rusia dan Tiongkok berperan kuat, dan yang semakin luas keanggotaannya. Negara-negara ini pada umumnya adalah para penganut Realisme Defensif, hanya ingin damai dalam keseimbangan kekuasaan untuk membangun kehidupan masyarakatnya. Namun hal ini ditanggapi sebagai ancaman atas hegemoni Barat dalam kepemimpinan Amerika Serikat. 

Namun hingga tulisan ini dibuat, situasi konflik global masih belum mereda. Ofensif langsung AS-Israel terhadap Iran dan pertempuran di Ukraina masih berlangsung. Keterlibatan ofensif langsung Barat (Inggris, Jerman, Perancis) dalam serangan drone yang masuk menyerang ke wilayah Rusia (bukan lagi di wilayah Ukraina) telah memicu tekanan publik di Rusia menghendaki Putin melakukan tindakan ofensif, tidak menutup kemungkinan respons Rusia meningkatkan aksi militernya. Protes publik di masyarakat Barat yang harus menanggung biaya perang dengan kehidupan ekonomi yang semakin berat (inflasi kebutuhan pokok dan lonjakan harga energi, berkurang atau dihapuskannya perlindungan sosial, munculnya sensor dan pengawasan atas kebebasan publik) hingga saat ini masih belum membuahkan perubahan dalam agresi dan ofensif negara mereka. 

Pertanyaan

Bagaimana bila Realisme Struktural melalui negosiasi ternyata tidak efektif alias gagal? Bila Realisme Defensif Rusia dan Iran terus menerus diganggu, diserang, dan diteror tanpa henti oleh kelompok Realisme Ofensif Barat, apakah dalam situasi tersebut maka pilihan kebijakan politik dan harus beralih menjadi ofensif juga? Apakah Putin terpaksa harus meluncurkan Oreshnik, rudal hipersonik pamungkasnya ke negara-negara Barat yang menyerang Rusia? Bagaimana Trump dapat melepaskan diri dari jebakan jaringan Zionis Israel yang telah menyanderanya untuk terus melanjutkan peperangan dengan Iran yang ternyata selain memiliki kemampuan militer lebih unggul juga menyebabkan krisis ekonomi dunia akibat lonjakan harga minyak dengan terputusnya pasokan ke negara-negara Barat. Lalu, dari semua kemungkinan yang terjadi, apa peranan dan yang didapatkan kelompok elit OCGFC dari keterpurukan dan kekacauan konflik geopolitik ini?

Banyak deretan pertanyaan untuk diamati atau dispekulasikan yang pembaca dapat lanjutkan sendiri. Apapun perkembangan yang terjadi, semoga dengan tulisan singkat ini berguna bagi pembaca dalam memahami geopolitik dalam global perspektif yang agak lebih komprehensif. Semoga.

Daftar Pustaka:

Arrighi, G., 1994. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso.

Arrighi, G., 2007. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London: Verso.

Farrell, H. and Newman, A.L., 2019. Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), pp.42–79.

Friedman, M., 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Friedman, M. and Friedman, R., 1980. Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Harvey, D., 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D., 2010. The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. London: Profile Books.

Hayek, F.A., 1944. The Road to Serfdom. London: Routledge.

Hayek, F.A., 1960. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Hobbes, T., 1651. Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil. London: Andrew Crooke. 

Hobbes, T., 1996. Leviathan. Edited by R. Tuck. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ikenberry, G.J., 2001. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton: Princeton University Press.

Jervis, R., 1978. Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), pp.167–214.

Keynes, J.M., 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

Keynes, J.M., 1919. The Economic Consequences of the Peace. London: Macmillan. 

Lee, B.X. ed., 2017. The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President. New York: Thomas Dunne Books.

Locke, J., 1689. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill.

Kant, I., 1795. Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Königsberg: Friedrich Nicolovius.

Keohane, R.O. and Nye, J.S., 1977. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company.

Keynes, J.M., 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

Lenin, V.I., 1917. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. Petrograd: Zhizn i Znanie Publishers.

Machiavelli, N., 2003. The Prince. Translated by G. Bull. London: Penguin Classics. 

Marx, K., 1867. Capital: A Critique of Political Economy, Volume I. Hamburg: Otto Meissner Verlag.

Marx, K. and Engels, F., 1848. Manifesto of the Communist Party. London: Communist League.

Mearsheimer, J.J., 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton.

Morgenthau, H.J., 1946. Scientific Man vs. Power Politics. Chicago: University of Chicago Press. 

Morgenthau, H.J., 1948. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.

Nye, J.S., 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.

Polanyi, K., 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar & Rinehart.

Polanyi, K., Arensberg, C.M. and Pearson, H.W. eds., 1957. Trade and Market in the Early Empires. Glencoe, IL: Free Press.

Popper, K., 1945. The Open Society and Its Enemies. London: Routledge. 

Reuters. “IMF Global Growth Outlook.” 

Reuters. “Global Imbalances and Trade.” 

Ruggie, J.G., 1982. International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar economic order. International Organization, 36(2), pp.379–415.

Ruggie, J.G., 1998. Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization. London: Routledge.

Smith, A., 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.

Thucydides, 1910. History of the Peloponnesian War. Translated by B. Jowett. Oxford: Clarendon Press. 

Waltz, K.N., 1979. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley.

World Bank. “Gini Index.” World Development Indicators.